Mario Blog's

Iwan Mariono

***

Menyimak ramainya isu tentang poligami akhir-akhir ini. Saya menyarankan bapak-ibu sekalian untuk membaca buku yang diberi pengantar oleh Hadji Agus Salim ini. Monogami atau Poligami di sini dibahas melalui satu sudut pandang ilmiah oleh Mr. Yusuf Wibisono (1909-1982), dengan banyak mengutip pendapat ahli sosiologi Barat yang punya concern terhadap masalah ini. 

Oleh karena penulisnya adalah seorang sarjana hukum, maka tulisan ini pun banyak mengambil sudut pandang hukum. Khususnya sosiologi hukum. Jadi, poligini dalam hal ini tidak dipandang sekadar sebagai problem sentimen kewanitaan, melainkan dari sudut pandang yang lebih ilmiah dan holistik, yakni problem sosial. Bagaimana tanpa poligami yang diatur oleh lembaga negara, yang merebak justru menjamurnya prostitusi. 

Prostitusi ini sangat merendahkan martabat wanita yang hanya menjadi objek pemuas nafsu laki-laki. Jadi, mereka yang menolak poligini sesungguhnya adalah penganut poligami munafik, yang mengakui kebebasan seksual sebagai ganti terhadap pembatasan hubungan pernikahan (monogami). 

Inilah problem masyarakat di Barat sejak zaman kebebasan oleh Napoleon I (Bonaparte) sampai zaman kita hari ini. Bonaparte-lah yang menjadi aktor intelektual adanya prostitusi oleh negara. Dan sekaligus dalam kodenya (Code Napoleon) ia melarang adanya penyelidikan siapa bapak dari anak hasil hubungan di luar nikah. 

Sementara itu, undang-undang tentang wanita dari Nabi Muhammad, menurut Dr. Annie Bessant, seorang sosialis, teosfis dan aktivis hak asasi wanita asal Inggris (sebagaimana dikutip oleh Mr. Yusuf Wibisono) melihat justru sebaliknya:

"Adalah undang-undang yang jauh lebih liberal mengenai kemerdekaan wanita daripada undang-undang Kristen di Inggris dua puluh tahun lebih yang lalu." 

"Undang-undang kaum Muslimin mengenai kaum wanita ternyata adalah suatu teladan yang bagus."

Mengenai penganut poligami munafik tersebut, Mr. Yusuf Wibisono mengutip pendapat Gustave Le Bon (seorang ahli sosiologi Perancis), dan Schopenhauer (filsuf Kantianisme Jerman), masing-masing sebagai berikut: 

"Saya tidak melihat, dalam segi mana poligami bangsa-bangsa Timur yang diatur oleh undang-undang adalah lebih rendah daripada poligami yang munafik orang-orang Eropa: sebaliknya saya melihat benar-benar, bahwa poligami Timur lebih tinggi daripada poligami Eropa."

"Tentang adanya poligami adalah terang dan tak bisa diragu-ragukan, akan tetapi di mana-mana telah terjadi suatu kenyataan yang wajar, dan hanya memerlukan supaya diatur. Di mana ada benar-benar orang monogam? Kita semua hidup paling sedikit beberapa waktu ber-poligami, yang terbanyak selalu hidup dalam poligami."

Poligami munafik yang diterapkan oleh Barat dalam bentuk prostitusi dan pergundikan itulah yang diprotes oleh para ahli filsuf. Tidak berhenti di sana, bahkan pengaruhnya dibawa sampai ke negara jajahannya. Candu dan prostitusi adalah warisan Eropa yang dibawa ke seluruh dunia.

***

Jadi kembali ke pertanyaan dasar antara Monogami atau Poligami, maka jawaban saya adalah saya pilih Poligami. 

Oleh karena beratnya tanggung jawab yang harus saya pikul, saya tidak atau belum memberanikan diri ke arah sana. Entah kapan baru sampai ke sana? Boleh jadi sampai mati tidak akan pernah bisa saya lakukan. Saya takut tidak bisa menafkahi, lebih takut lagi tidak bisa berbuat adil. 

Kemampuan saya dalam hal ini sebatas mendukung syariat tersebut. Dan hal inilah yang terbukti dilakukan oleh tokoh-tokoh Masyumi, walaupun dalam praktiknya, saya belum menemukan satu pun pelaku poligami dari mereka, termasuk Mr. Yusuf Wibisono.

Boleh jadi, mereka terlalu asyik bergelut dengan masalah keilmuan, sampai-sampai tidak sempat memikirkan masalah yang satu ini. Hal inilah yg pernah kami diskusikan bersama di rumah Ust. Arif Wibowo, mengenai tokoh Masyumi yang tidak berpoligami sekalipun menjadi pembela teguh syariat ini. 

Memang, orang kalau sudah serius bicara tentang keilmuan, dia tidak akan sempat lagi berpikir masalah di luar itu. Seperti yang Ust. Arif sendiri katakan: "Para pembaca buku-buku serius, bukan buku motivasi dan semisalnya, apalagi pembaca buku serius yang juga aktif terlibat dalam pelayanan kepada umat, relawan lapangan dan yang semisalnya, bukan kalangan mubaligh atau motivator, sepanjang pengalaman saya bergaul, adalah orang-orang yang paling tidak tertarik bicara poligami walau sekedar untuk dijadikan bahan candaan."

Saya sendiri merasakan hal tersebut. Bahkan pernah saya sampaikan ke istri saya secara langsung, dan didengar langsung oleh Mas Dharma Setyawan bersama istrinya sebagai saksinya, demikian: "Saya tidak berani melangkahi takdir Allah, tapi hampir pasti saya tidak mungkin berpoligami, karena dengan satu istri saja waktu membaca saya jadi berkurang banyak, apalagi dengan dua istri."

Kemudian saya ceritakan kisah bagaimana Buya HAMKA (yang juga adalah tokoh Masyumi itu) mendapat saran dari AR Sutan Mansur agar tetap mempertahankan satu istri. Alasannya adalah, mengurus keluarga (dua istri atau lebih ditambah anak) akan lebih banyak menyita waktu belajar dan berkarir. Kakak ipar Buya sebagai pelaku poligini mengakui sendiri hal tersebut.

Sekian.

Dan Pak Kunto mengutip kembali definisi tersebut dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar di bidang Ilmu Sejarah FIB UGM, yang sedang saya baca malam ini. 

Boleh jadi Mbah Nun (Emha Ainun Nadjib) terinspirasi dari Pak Kunto saat coba mendefinisikan sebuah kebenaran. Bahwa kebenaran itu letaknya di dapur, yang kita bawa ke ruang tamu adalah kebaikan, kasih-sayang dan cinta kasih terhadap sesama. 

Saya hanya ingin sedikit menambahkan bahwa kebaikan yang kita bawa ke ruang tamu itu tidaklah hanya berlaku untuk antar pemeluk agama saja, melainkan juga sesama muslim. Inilah yang justru paling banyak dilalaikan oleh umat: kebaikan dan tenggang rasa antar kelompok.

1. Kesadaran keagamaan itu berjalan secara evolusi dan tidak lurus (linier) melainkan tumpang tindih (overlapping) antara mitos, ideologi, dan ilmu. 

2. Tahap terakhir dipegang oleh pribadi dan minoritas kreatif, sebagaimana dahulu gerakan modernis menjadi minoritas di tengah-tengah umat tradisionalis. 

3. Perkembangan kesadaran keagamaan umat ditentukan oleh mobilitas sosial (esp: akses terhadap pendidikan), dan tidak oleh kekuasaan politik. Contoh hasil dari mobilitas sosial adalah lahirnya ICMI justru di saat Islam Ideologi dibungkam.

4. Politik sama sekali tidak berperan. Sejak dari zaman kolonial sampai reformasi kesadaran itu tidak ditumbuhkan oleh kekuasaan, melainkan mobilitas sosial yang melahirkan elit baru profesional (eksekutif, akademisi, pegawai tinggi, dan intelektual). 

5. Pidato lengkap Kuntowijoyo di poin lima: "Sebagai sejarawan yang berusaha melihat ke depan, dan sebagai pribadi yang beriman kepada Al-Qur'an saya percaya kepada ilmu dan bukan kepada politik. Dalam Al-Mujadalah ayat 11 disebutkan bahwa Allah meninggikan derajat orang-orang berilmu. Sebaliknya, tidak satu pun ayat menyebutkan bahwa Allah meninggikan derajat orang berkuasa. Itulah sebabnya pidato ini bersemboyan Knowledge is Power yang berasal dari Michel Foucault."

***

Buat yang ingin membaca pidato beliau langsung dari draft aslinya --Ahamdulillah ada yang mengunggahnya di FB-- silakan buka link di bawah:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10209954051563144&id=1690528556&mibextid=Nif5oz

Peran Dokter dan Evolusi Pendidikan Kedokteran di Indonesia*

*Sebuah catatan untuk para dokter

Oleh: dr. Iwan Mariono

Mungkin banyak yang belum mengetahui, pendidikan kedokteran di Indonesia telah berlangsung selama lebih dari seratus tujuh puluh tahun. Dibuka pertama kali pada 1850 di Batavia (sekarang Jakarta), dari sejak lulusannya bergelar Dokter Djawa sampai jadi seperti sekarang mengikuti gelar dokter Eropa dan Amerika dengan spesialisasi. 

Mari kita lihat dinamika dan proses evolusi perjalanannya yang panjang tersebut, dan kaitannya dengan munculnya kesadaran yang menjadi cikal bakal lahirnya pergerakan nasional. 

Awalnya, lulusan Dokter Djawa menempati kasta kelas dua. Sekalipun bergelar dokter, dalam prakteknya mereka tidak diakui sebagai dokter yang utuh. Sehingga dalam memberikan pelayanan, mereka tetap menjadi subordinasi dari dokter-dokter Eropa. Mereka harus menempuh pendidikan lanjutan di Netherland untuk menjadi setara. Namun meskipun sudah menempuh pendidikan lanjutan, tetap saja kesetaraan itu tidak benar-benar mereka dapatkan. Mereka tetap diposisikan berbeda.

Banyak dokter pribumi yang mengalami diskriminasi, oleh dokter Eropa dan pemerintah kolonial. Mulai gaji yang dibedakan dengan dokter Eropa, sampai penolakan dan rasisme yang mereka terima karena bukan bagian dari kaum Eropa. Ini menjadi suatu ironi buat dokter pribumi atau dokter Hindia. Di satu sisi mereka mendapat pencerahan ilmu yang membuat mereka berbeda (bahkan mengalami keterasingan) dari pribumi bangsanya. Di sisi lain mereka tidak diakui oleh bangsa Eropa sebagai orang yang sudah tercerahkan. Jadilah mereka berada di posisi yang ambivalen.

Pengalaman ini dirasakan sejak bernama Dokter Djawa sampai berubah nama menjadi Dokter Pribumi pada 1890, dengan nama institusi: STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen). Perlakuan diskirminasi tetap berlanjut, sekalipun status agak naik dan berganti (lagi) menjadi Dokter Hindia pada 1913, dengan akronim yang sama masih sama: STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen). Hanya satu kata yang berubah, Inlandsche (Inlander) menjadi Indische (Hindia). 

Padahal pendidikan kedokteran yang mereka tempuh tidaklah sebentar. Butuh waktu sembilan tahun dan wajib menguasai bahasa Belanda. Setelah lulus, masih harus wajib dinas selama sepuluh tahun di instansi milik pemerintah kolonial. 

Pendidikan kedokteran bukanlah jurusan yang bergengsi apalagi diminati saat itu. Rata-rata yang kuliah adalah anak bangsawan rendahan. Para calon dokter itu tidak membayar mahal biaya kuliah alias gratis. Sebaliknya, mereka mendapatkan gaji rendah, menerima subsidi seragam dan asrama dari pemerintah kolonial. Gaji yang mereka terima setelah menjadi dokter juga tak seberapa, masih kalah jauh dari assisten wedana yang bahkan tidak pernah sekolah. Belum lagi perilaku diskriminasi dari dokter Eropa. Tentu ada motivasi yang kuat kenapa masih mau kuliah di kedokteran. 

Mendapat perlakuan tidak adil dan diskriminasi seperti itu, tidak mengherankan jika mereka yang lulus sebagai dokter Hindia mengalami pemberontakan dalam jiwanya. Jiwa memberontak inilah yang kemudian mempunyai arti penting dalam perjalanan sejarah lahirnya Indonesia sebagai negara modern.

Mari kita bahas lebih lanjut. Mengenai “pemberontakan jiwa” para dokter Hindia dan kaitannya dengan kebangkitan nasional, peneliti sejarah kedokteran era kolonial, Prof. Hans Pols dalam bukunya “MERAWAT BANGSA Sejarah Pergerakan Para Dokter Indonesia” menulis catatan panjang yang sangat menarik: “Ilmu kedokteran justru mengilhami para dokter Indonesia untuk mengkritik pemerintah kolonial karena tingginya prevalensi penyakit di antara penduduk asli dan standar perawatan kesehatan kolonial yang tidak memadai. Bidang kedokteran menawarkan metode, cara berpikir, dan metafor-metafor biologis dan fisiologis baru untuk mengevaluasi masyarakat kolonial dan penyakitnya. Para dokter Indonesia mempunyai posisi ideal untuk mendiagnosis “tubuh sosial” masa kolonial, kemudian meresepkan terapeutik apa yang tepat untuknya, dan menegaskan bagaimana realitas-realitas era kolonial menghambat proses alamiah evolusi sosial. Komitmen mereka terhadap ilmu kedokteran adalah hal yang mengilhami sejumlah pemuda untuk membayangkan sebuah negara baru yang merdeka dan sehat. Secara perseorangan serta melalui perkumpulan profesi, para dokter Hindia Belanda giat mengartikulasikan identitas profesional mereka, yang memuat pandangan tentang potensi dan peran nyata ilmu kedokteran di masyarakat kolonial. Hal ini memotivasi mereka untuk pertama-tama mengkritik penyelenggara kesehatan di era kolonial dan kemudian merumuskan kebijakan medis yang akan melayani seluruh penduduk Indonesia.” (Hlm. 7).   

*** 

Lulusan Dokter Djawa yang namanya paling dikenal sejarah adalah dr. Wahidin Soedirohoesodo (1852-1917 M), seorang dokter  keraton yang mengabdikan diri menjadi dokter di kesultanan. Memasuki abad ke-20, dokter ini gencar berpidato kemana-mana, memberikan kuliah tentang pentingnya berserikat dan berorganisasi. 

Dialah penggagas utama, ketika memontum –yang kemudian dikenang sepanjang zaman– tanggal 20 Mei 1908 di aula kuliah utama Perguruan Tinggi Kedokteran, dengan Soetomo (1888-1938 M) sebagai ketua memprakarsai berdirinya organisasi yang kemudian diberi nama: Boedi Oetomo. Anggotanya saat itu adalah para dokter dan calon dokter. Di antara nama-nama yang populer adalah Tjipto Mangoenkoesoemo (1886-1943 M), Goenawan Magoenkoesoemo (adik Tjipto), dan Soewardi Soerjaningrat alias Ki Hajar Dewantara (1889-1959 M). Nama terakhir tidak menyelesaikan pendidikan dokternya. 

Dokter yang bergabung di dekade berikutnya adalah Mas Radjiman Wedyodiningrat (1879-1952 M) dan Sardjito (1889-1970 M), dua orang yang mempunyai peran besar di kemudian hari menjelang kemerdekaan dan masa revolusi. Yang pertama sebagai panitia perumus kemerdekaan, yang kedua dalam bidang pendidikan. 

Dari sinilah perjuangan menuntut persamaan hak-hak pribumi –khususnya bangsa Jawa– mereka mulai. Dari masalah pelayanan kesehatan sampai akses terhadap pendidikan modern untuk semua orang Jawa. 

Ya, sekalipun diakui secara luas sebagai organisasi kaum nasionalis pertama di Indonesia, sesungguhnya Boedi Oetomo bersifat elitis, eksklusif ningrat dan kedaerahan. Hal itulah membuat dokter Tjipto Mangoenkoesoemo, seorang Jawa yang sangat anti-feodal dan melepas gelar kebangsawanannya, tidak bertahan lama. Selepas kongres pertama, dokter Tjipto memutuskan keluar dari organisasi tersebut, kemudian memilih berjuang sebagai perseorangan, seperti dokter-dokter Hindia (dan non-Jawa) lainnya: Abdul Rasjid (Sumatera Utara), Abdul Rivai (Sumatera Barat), dan Tehupeiory (Maluku). Dua nama terakhir bersama Tjipto di kemudian hari menjadi dokter Hindia yang sama-sama berjuang di Volksraad (parlemen yang didirikan pemerintah kolonial). 

Setelah pindah ke Bandung, dokter Tjipto bersama Dowes Dekker juga mendirikan perkumpulan pelajar, yang salah satu murid kadernya kelak menjadi orang nomor satu di Indonesia: Sukarno. 

Terkait masalah kesehatan, ada perbedaan pelayanan kesehatan antara yang pribumi dan non-pribumi menjadi perhatian beberapa Dokter Hindia saat itu. Catatan Prof. Hans Pols mengenai hal ini: “Pada awal abad ke-19, pemerintah kolonial mendirikan layanan medis untuk tantara, petugas, dan pejabat pemerintah. Meski memelihara kesehatan para pejabat itu diperlukan untuk mempertahankan pemerintahan kolonial, tetapi pelayanan medis kekurangan dana yang kronis dan mendapatkan reputasi buruk. Penduduk asli mendapat perhatian saat muncul wabah yang bisa mengancam kaum Eropa, sehingga menjadi dasar kampanye vaksin besar-besaran.” (Hlm. 9). Buku ini saya rekomendasikan agar dibaca oleh segenap dokter (Judul: MERAWAT BANGSA Sejarah Pergerakan Para Dokter Indonesia [penerbit Kompas]).

*** 

Setelah melalui perjuangan yang panjang, kesetaraan baru diperoleh pada 1927, STOVIA dihapuskan dan diganti menjadi Perguruan Tinggi Kedokteran Batavia (Gebeeskundige Hoogeschool [GH]). Dokter Oen Boen Ing (1903-1982 M) adalah salah satu alumninya. Dokter Oen (demikian sapaan akrabnya), adalah seorang dokter yang terkenal karena kedermawanannya. Kini namanya diabadikan sebagai nama salah satu rumah sakit swasta di Kota Solo. Rumah sakit itu sendiri awalnya adalah sebuah poliklinik yang didirikan oleh dokter Oen tahun 1952, dengan nama Ji Shengyan, yang bermakna “Lembaga Penolong Kehidupan”. Ji Shengyan ini dikisahkan banyak melayani orang-orang miskin dan tidak mampu. Untuk kisah lengkapnya silakan baca biografi yang ditulis oleh Ravando dengan judul: Dr. Oen, Pejuang dan Pengayom Rakyat Kecil (terbitan Kompas).

Kembali ke Perguruan Tinggi Kedokteran Batavia (GH). Sejak saat itu, lulusan dokter di Hindia diakui statusnya sebagai dokter penuh –tanpa harus pergi ke Netherland untuk menempuh pendidikan lanjutan. Baru pada era inilah pendidikan kedokteran mulai sedikit bergengsi, calon pelajar justru lebih didominasi oleh non-pribumi, terutama orang-orang Eropa. Kurikulum ini berlanjut sampai Jepang menduduki Hindia, menggantikan Belanda. Nama kampus baru berganti menjadi Universitas Indonesia setelah merdeka dan melewati masa revolusi. 

Yang menarik pada zaman kolonial Jepang (1942-1945), banyak dokter yang mulai pasif. Jika masa sebelumnya ada banyak yang berjuang di medan politik, kondisi masa ini justru sebaliknya menjadi apolitik. Mereka menduduki posisi-posisi penting yang dulu hanya bisa dinikmati dokter Eropa, yang membuat status sosial dokter Indonesia mulai naik. Sikap militan justru ditunjukan oleh mahasiswanya, setelah kampus mereka ditutup oleh pemerintah kolonial Jepang dan sempat vakum selama dua minggu. Kita sebut satu nama Soedjatmoko, seorang dokter sekaligus jurnalis yang militan. Di bawah asuhan Sutan Sjahrir, dia bersama rekan-rekannya melakukan perlawanan politik bawah tanah sampai Indonesia meraih kemerdekaannya. Sosok Soedjatmoko bisa kita kenali melaui tulisan-tulisannya.  

Pada zaman Jepang ini pula Bahasa Indonesia mulai digunakan dalam proses pembelajaran –salah satu simbol budaya yang menurut George McTurnan Kahin memperkuat rasa nasionalisme. 

Kita masuk ke zaman revolusi. Banyak dokter terlibat aktif selama masa ini. Mereka yang gugur dalam perjuangan dan paling dikenang sejarah adalah dr. Moewardi –hilang diculik, tak ditemukan jasadnya sampai hari ini– dan dr. Abdurahman Saleh. Nama terakhir selain berprofesi dokter juga perwira TNI AU. Dia ini gugur dalam perjalanan menerbangkan pesawat membawa logistik obat-obatan. 29 Juli 1947, masih dalam susasana Agresi Militer Belanda I, pesawatnya jatuh ditembak oleh militer Belanda di sekitar Maguwoharjo, Yogyakarta. 

Tahun 1948, demi menghormati jasa para dokter tersebut, Sukarno dan Mohammad Hatta menjadikan tanggal 20 Mei sebagai hari Kebangkitan Nasional. Inisiatif ini mungkin terasa seperti menomorduakan peran Islam yang diwakili oleh Syarikat Islam (SI). Namun saya meyakini kedua Bung –sekalipun masih tetap dengan pandangan naisonalnya yang sekuler– tidak bermaksud melemahkan kelompok ini. Apalagi, dalam perjalanan menuju kematangan berpikirnya, kedua proklamator tidak lepas dari pengaruh dan asuhan langsung para petinggi SI, terutama Cokro Aminoto dan Hadji Agus Salim.

Setelah penyerahan kedaulatan 27 Desember 1949, perlahan peran dokter pun juga turut surut dalam pentas nasional. Hanya segelintir yang masih bertahan menjadi polititsi. IDI dibentuk pada September 1950. 

Dokter-dokter di zaman ini lebih banyak disibukkan dengan masalah kesehatan nasional seperti malnutrisi, penyakit cacar, dan malaria yang masih menjadi endemik. Selain kesehatan juga masalah pendidikan, beberapa kampus kedokteran baru mulai dibuka untuk memenuhi kebutuhan dokter. Tidak terasa, pendidikan kedokteran di Indonesia sudah berusia seratus tahun.

*** 

Hari ini (20 Mei 2023) adalah Hari Kebangkitan Nasional. 

Kita memperingati hari di mana profesi dokter mengambil peran yang sangat besar di dalamnya. Kalau mau merefleksikan diri sesuai profesi, harusnya hari ini kita peringati pula sebagai hari kebangkitan para dokter. 

Pendidikan kedokteran di Indonesia telah berusia 173 tahun. Sebagai dokter Indonesia, harusnya ada banyak hal yang bisa kita jadikan bahan refleksi. Apakah kita sudah meneladani para sesepuh kita dahulu? Mereka dulu berjuang tanpa pamrih. Niat awal mereka menjadi dokter justru untuk mengabdikan diri buat menyehatkan rakyat bangsanya. Tidak hanya penyakit fisik mereka yang berusaha disembuhkan kemudian disehatkan, bahkan sampai penyakit sosialnya.

Adapun refleksi buat kita saat ini, tidak perlulah terlalu jauh sampai menyehatkan bangsa. Sekadar ikhtiar menyebuhkan pasien yang sedang sakit, apakah sudah benar-benar jadi pedoman utama hidup kita? Jangan-jangan tujuan utama selama ini berbeda. Orientasi terhadap materi dan imbalan jasa justru yang lebih mendominasi tujuan kita menjadi seorang dokter. 

Mari kita meng-upgrade diri dan memperbarui niat dengan bertanya kembali, kenapa saya memilih profesi ini? Apa tujuan yang ingin saya capai? Pertanyaan ini harus terjawab tuntas. Jangan sampai tujuannya benar-benar mulia saat profesi ini masih menjadi impian dan cita-cita, dan justru dilupakan setelah profesi tersebut melekat dalam diri kita.[]

Oleh: Iwan Mariono

Ceritanya Gus Dur bertemu Pak Harto setelah keduanya wafat. Pak Harto bertanya kepada Gus Dur, "Opo bener arek-arek jare kangen zamanku (apa benar anak-anak katanya rindu zamanku)?"

"Ooh, nggih noh Pak, leres. Sampeyan niku pancen top kok (Ooh iya dong Pak. Betul. Bapak ini memang top pokoknya)," seloroh Gus Dur, membuat Pak Harto jadi sumringah. 

"Kok iso, piye ceritane (Kok bisa, bagaimana ceritanya)?"

"Yo nggih noh Pak. Riyen niku Suharto-ne mung setunggal. Nek saiki Suharto-ne katah tenan (Yaiya dong Pak. Dulu itu Suharto-nya cuma satu. Kalau sekarang ini Suharto-nya banyak sekali."

*** 

Saya kok yakin Cak Nun sangat paham teori dan klasifikasi oligarki. Lelucon yang dibawakan Cak Nun itu sesungguhnya sangat akademis. Sejalan dengan tipe-tipe oligarki yang dipaparkan Jeffrey Winters dalam buku ini. 

Paska runtuhnya rezim Orde Baru, kita beranjak dari sistem otoriter menuju demokrasi, yang disambut dengan gegap gempita. Namun yang tidak banyak sadari orang-orang, sebagai diungkap oleh Winters:

"Akhir kekuasaan otoriter di Filipina pada 1980-an dan di Indonesia pada 1990-an banyak dielu-elukan sebagai transisi menuju demokrasi. Namun studi ini mengungkap dengan jelas bahwa ada satu lagi transisi penting yang terjadi --dari oligarki relatif jinak di bawah dominasi sultanistik ke oligarki liar di bawah pemerintahan demokratis yang tak punya kemampuan untuk mengendalikan para oligark." (Hlm. 55).

Ini adalah pertama kali saya membaca bukunya Jeffrey A.Winters. Saya mengenal namanya sejak dua tahun yang lalu, mengikuti beberapa kuliahnya di Youtube, termasuk saat membedah buku Oligarki, yang sudah saya buat ringkasan materi di FB. Ini linknya:

 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid035fYUbFFHCwBjfuxAw9hVewEZ9Fhs5CtNwgS5xiwSNY1uDRjSgvAHXHSBocGfdcnzl&id=100000467690969&mibextid=Nif5oz

***

Buku ini langsung saya baca sampai halaman 60 (Bab 1) mengenai dasar material oligarki. Dari bab satu ini saja ada banyak sekali ringkasan yang bisa dibuat supaya pembaca punya gambaran yang jelas mengenai oligarki. 

Berikut lima ringkasan yang saya buat terkait oligarki (yang harus dibaca secara berurutan):

1. Oligarki secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani olig-arkhia: oligoi (sedikit) dan arkhein (memerintah), yang berarti pemerintahan oleh yang sedikit. Namun secara terminologi mempunyai banyak definisi, yang paling popular berdasarkan KBBI: “Pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang dari golongan atau kelompok tertentu.” 

Setelah membaca buku ini kita harus memperjelas lagi bahwa kelompok tertentu yang dimaksud itu adalah minoritas orang atau individu (oligark) yang mempunyai kekayaan material SANGAT BESAR. Kemudian dengan kekayaan itu dia ikut mengendalikan sistem pemerintahan, yang MOTIF utamanya adalah untuk (tidak hanya) mempertahankan kekayaannya, namun juga menambah pendapatannya. Caranya bisa bermacam-macam, ada yang melalui pemaksaan (koersi), ada pula yang melalui undang-undang yang mengatur hak milik. Puncaknya adalah melalui kekerasan. 

Terkait minoritas oligark ini, Jeffrey Winters menulis: “Kekayaan sangat besar di tangan minoritas kecil menciptakan kelebihan kekuasaan yang signifikan di ranah politik, termasuk dalam demokrasi. Menyangkalnya berarti mengabaikan analisis politik berabad-abad yang menelusuri akrabnya hubungan antara kekayaan dan kekuasaan.” (Hlm.7).

Di zaman kita yang menganut sistem demokrasi ini, oligark sanggup mendanai biaya kampanye (berapapun besarnya) terhadap calon kepala negara yang dianggap lebih menguntungkan kepentingan mereka, bahkan bisa mereka kendalikan. 

2. Oligarki tidak terikat dengan sistem pemerintahan, ia bisa masuk di mana saja, baik imperium, kerajaan, otoriter, maupun demokrasi. Oligarki sudah ada sejak zaman Fir’aun sampai Yunani Kuno –yang terakhir ini bahkan Aristoteles sudah menulis panjang lebar tentangnya. Oligarki selalu ada di sepanjang zaman, yang berbeda dari setiap zaman itu hanya sifatnya: JINAK atau LIAR. 

Karena hampir tidak mungkin menghapus keberadaan oligark yang membentuk oligarki, maka paling penting yang menjadi TUGAS NEGARA melalui pemerintahannya (di zaman demokrasi ini) adalah bagaimana pemerintah bisa MENJINAKKANNYA. 

Jefrrey Winters menulis: “Penjinakan oligark adalah fenomena politik mahapenting yang tidak ada hubungannya dengan demokratisasi. Oligarki penguasa kolektif dan sultanistik selalu bukan demokrasi, tapi juga berkisar antara oligarki jinak dan liar. Sementara itu, oligarki sipil per definisi adalah sistem pemerintahan tak-pribadi di bawah rezim hukum yang lebih kuat daripada individu oligark.” (hlm. 57).

Kata kuncinya adalah menjinakkan, agar kekayaan yang mereka miliki dapat didistribusikan untuk sebanyak-banyaknya orang –melalui aturan pajak, denda, dan pengawasan kekayaan. Yang terakhir ini penting untuk diketahui karena di mana pun keberadaan oligark, ia selalu memiliki potensi dan kecenderungan untuk: menyembunyikan kekayaan, mengatur kekayaan untuk berkelit dari pajak, bahkan mengendalikan petugas pajak. 

Bayangkan jika satu saja oligark mempunyai kekayaan misal seratus triliun, apa mereka rela melepas 10 triliun "saja" (pajak 10%-nya) untuk kesejahteraan masyarakat? Mungkin ada, tapi jelas lebih banyak yang berat untuk berbagi dan mendistribusikan kekayaannya. 

3. Dari poin 1 dan 2 di atas kita bisa menyimpulkan sendiri bahwa akan selalu ada tawar-menawar antara oligark dan elit penguasa yang menjalankan pemerintahan. Hasilnya bisa menguntungkan rakyat, atau sebaliknya: merugikan rakyat, bahkan mendindas. Elit penguasa yang baik akan selalu berusaha memperjuangkan kepentingan rakyat. Negosiasi dengan oligark jangan sampai merugikan kepentingan rakyat yang telah mengangkatnya naik menjadi penguasa. 

Sekarang, tidak kalah penting harus diperjelas dan dipisahkan di sini adalah istilah ELIT dan OLIGARKI. Keduanya tidak sama. Elit adalah orang yang memiliki kedudukan, tapi belum tentu seorang oligark. Sementara oligark bisa menjadi seorang elit. Presiden itu elit, tapi belum tentu oligark. Namun ada presiden yang sekaligus oligark.

“Oligark bisa menjadi pemerintah, tapi tidak tidak harus menjadi pemerintah. Selain itu, karena pemerintahan bukan unsur pembentuk oligark, maka ketiadaan oligark dalam peran pemerintahan tak berpengaruh pada keberadaan oligark dan oligarki. Oligark adalah pelaku yang didefinisikan oleh sumber daya kekuasaan tertentu yang dimiliki dan dikuasai. Mereka merupakan satu bentuk kekuasaan dan pengaruh minoritas berkat sumber daya material yang telah mereka kumpulkan secara pribadi dan mereka mau simpan serta pertahankan." (Hlm. 58).

Dalam bukunya, Jeffrey Winters mendefinisikan dengan jelas ciri-ciri seorang oligark. Penelitiannya di beberapa negara (yang salah satunya Indonesia) adalah dengan mewawancarai masing-masing oligark. Ada yang namanya dirahasiakan, ada pula yang dia sebut secara jelas. Ada satu sosok nama yang disebut dengan jelas dalam buku ini, yakni pemilik PT. Lapindo, Abu Rizal Bakrie. Di antara semua narasumbernya, hanya satu orang yang dirinya menolak dikelompokkan sebagai bagian oligark.

4. Agar bisa membedakan dengan baik oligarki yang jinak dan yang liar, kita perlu juga mengetahui tipe-tipe oligarki. Ada empat tipe oligarki: (1) olilgarki panglima (warring), (2) oligarki penguasa kolektif (ruling), (3) oligarki sultanistik (sultanistic), dan (4) oligarki sipil (civil).  

Sederhananya, oligarki panglima adalah kebalikan dari oligarki penguasa kolektif. Yang pertama mereka berebut kekayaan dengan cara kekerasan, yakni melalui konflik atau perang antar oligark, pengumpulan kekayaaan paling sering melalui penaklukan. Sedang yang kedua mereka saling bekerjasama. "Pemerintahan kolektif oleh oligarki penguasa kolektif itu lebih tahan lama karena para oligark yang terlibat berperan lebih kecil secara pribadi dalam pelaksanaan kekerasan untuk pertahanan kekayaan. Oligark penguasa kolektif membagi biaya kekuatan pemaksa, antara yang mereka bayar dan mereka gunakan sendiri," demikian tulis Winters. (Hlm. 52-53).

Oligarki sultanistik ada ketika monopoli sarana pemaksaan berada di tangan satu oligark, bukan negara terlembaga yang dibatasi hukum. Demikian pendapat Chehabi dan Linz sebagaimana dikutip Winters, sekaligus dia memberikan contohnya adalah Presiden Soeharto.

Terakhir oligarki sipil, adalah kebalikan dari oligarki sultanisitik, sekalipun tidak sepenuhnya berbeda. "Bedanya dalam oligarki sipil, yang menggantikan individu tunggal sebagai pelaksana pemaksaan yang mempertahankan harta oligarki, ada lembaga pelaku yang dikendalikan oleh hukum," demikian penjelasan Winters. 

5. Membaca penjelasan terakhir di atas saya langsung teringat omnibus law. Tentu hukum itu dibuat sebagai tanda dari negara yang demokratis, tapi jelas proses pembuatan undang-undang sampai pengesahan hukum tersebut tidak lepas dari campur tangan dan kepentingan oligarki. 

Semoga catatan singkat ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang oligarki.