Mario Blog's

Unggahan terkait MBG kemarin ditanggapi oleh seorang kawan Malaysia saya dengan mengirimkan flyer ini. Katanya, di Malaysia sejak tahun 1979 sudah diperkenalkan Rancangan Makanan Tambahan (RMT). Ini khusus untuk anak yatim dan anak orang miskin. Jadi anak-anak ini harus sarapan pagi di sekolah yang sudah disediakan oleh kerajaan. Semuanya gratis. 

Saat saya tanya siapa yang menentukan anak tersebut masuk kategori miskin, jawabannya adalah pihak sekolah dan ketua kampung. Ada borang yang perlu diisi untuk data yang diperlukan. Juga dibedakan antara keluarga yang punya banyak anak dengan yang hanya satu atau dua anak. Misal, seorang ayah yang punya penghasilan dua ribu ringgit punya dua anak, sedang ayah yang lain dengan penghasilan sama tapi punya enam orang anak, maka anak-anak dari keluarga yang terakhir ini berhak menerima RMT. 

Saya kira ini lebih tepat sasaran. Mengumpulkan anak yatim jelas lebih mudah daripada menentukan siapa masuk kategori anak miskin. Tapi itulah tugas utama pemerintah. Jadi, tak semua anak Indonesia harus diberi MBG. Bahkan lebih dari 6 persen anak masuk kategori kelebihan gizi. 

Jika tujuan pemerintah melalaui MBG adalah memberantas stunting, jelas ini sudah tidak tepat sasaran. Apalagi yang butuh nutrisi itu lebih kepada ibunya ketika masih mengandung, dan bukan anaknya yang sudah masuk usia sekolah. 

Sekarang anggaplah semua anak memang butuh MBG, kecuali angka 6 persen kelebihan gizi itu. Artinya masih ada anak lebih dari 90 persen anak. Yang menjadi persoalan adalah kenapa harus di dapur yang terpadu, artinya dapurnya harus ada terlebih dahulu. Kenapa tidak sekolahnya langsung yang dijadikan dapur umum. 

Sebenarnya akan lebih afdol lagi jika orang tua siswa dilibatkan. Saya bayangkan ibu-ibu yang terlibat ini justru akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Bisa jadi anggaran 15 ribu per porsi itu hanya akan terpotong seribu atau dua ribu untuk akomodasi, tidak sampai 5 ribu. Orang tua siswa jelas lebih rela tombok demi menyediakan makanan yang terbaik untuk anaknya. 

Jadi, peran pemerintah dalam hal ini adalah sebagai pengawas bagi orang tua siswa, agar standar kualifikasi makanan yang hendak diberikan benar-benar terpenuhi. 

Bisa yang seperti ini terjadi bila MBG diserahkan ke kontraktor?