Mario Blog's

​https://youtu.be/3TodspXXUDs?si=hyAKQDhRcF4y2CJ5

Menangis saya nonton film dokumenter durasi 18 menit 19 detik ini. 

Anda bisa bayangkan betapa sesaknya dada, melihat hutan yang menjadi sumber kehidupan utama masyarakat adat di sana, dirampas oleh pemerintah atas nama tanah negara. 

Mereka tidak makan nasi, mereka makan sagu. Sumber makanan yang terakhir ini mereka dapatkan dari hutan. Satu pohon sagu bisa menghidupi satu keluarga selama 5-6 bulan. Artinya, dalam 5-6 tahun, satu keluarga hanya butuh menebang 10-12 pohon. Itu waktu yang cukup untuk menumbuhkan satu pohon baru yang siap dipanen. Semua itu mereka dapatkan secara GRATIS, tanpa menanamnya. Sebab pohon sagu bisa tumbuh dengan sendirinya di tanah rawa. 

Ikan, rusa, dan babi, yang menjadi sumber protein mereka, juga ada hutan itu. Saat persediaan habis mereka tinggal masuk ke hutan untuk berburu. Mirip konglomerat yang punya tabungan uang sekian triliun di bank, tabungan mereka adalah hutannya yang terjaga. 

Jadi betapa kaya rayanya mereka, jauh lebih kaya daripada pemilik gedung raksasa yang ada di Jakarta. Hidupnya tidak bergantung pada uang, krisis moneter tidak akan berdampak apa-apa terhadap kehidupan mereka. 

Tiba-tiba pemerintah datang, tanpa diskusi, tanpa pemberitahuan, melalui Jhonlin Group membawa ribuan ekskavator. Awalnya hanya ingin membuka jalan. Belakangan baru diketahui ternyata itu jalan untuk membabat hutan. Masyarakat coba untuk melawan, tapi pemerintah membawa tentara untuk mengamankan proyeknya. Mirip VOC saat pertama kali datang ke Banda Naira. 

Kita tidak menyalahkan anggota TNI yang turun di lapangan, sebab mereka hanya menjalankan tugas dari atasan. Atasan yang diperintah oleh atasannya lagi. Dan atasan yang paling atas adalah kepala negara. 

Saat ditanya, "Mama pernah bayangin kalau su tidak punya hutan lagi terus Mama bagaimana?" 

Dengan getir Mama yang ada dalam video dokumenter ini menjawab dengan balik bertanya, "baru sa punya anak cucu mau kemana, kalau hutan su tidak ada."

Silakan Anda bayangkan kehidupan anak cucunya seperti apa ke depan.

Kalau hendak dibagi dalam dua hal, maka dua inilah yang menjadi sumber kenapa warganet lebih mendukung kerja-kerja personal atau NGO, dibandingkan pemerintah.

(1)

Kebijakan tak rasional bisa kita lihat melalui alasan yang tidak masuk akal dari Presiden Prabowo, kenapa status bencana nasional tak ditetapkan, dengan dalih Sumatera terkendali; hanya 3 dari 38 provinsi; atau alasan klise: kita bisa, kita kuat, kita mampu, dan sebagainya. Melalui alasan itu semua, pemerintah menolak bantuan dari negara lain. Bahkan (ini yang lebih menyakitkan) memulangkan bantuan yang sudah terlanjur masuk, seperti 30 ton beras dari pemerintah Uni Emirat Arab.

Padahal untuk mendatangkan apalagi memulangkan sebuah bantuan, butuh pula anggaran. Sementara di lapangan, korban bencana berjejeran di pinggir-pinggir jalan mengemis bantuan. Yang kampungnya terisolir harus jalan kaki “jemput bola” sejauh belasan kilometer dengan medan cukup berat. Secara psikologis, kenyataan di lapangan ini jelas mengundang rasa kesal terhadap pemerintah yang dengan entengnya justru menolak dan mengembalikan bantuan. Ini preseden yang buruk terhadap respon tanggap darurat bencana.

Harus diakui, respon tanggap darurat terhadap bencana pemerintahan Prabowo masih kalah jauh dari mantan presiden sebelum-sebelumnya. SBY yang sudah menetapkan status bencana nasional untuk tsunami Aceh tak perlu kita jadikan perbandingan. Jokowi sekalipun tidak menetapkan status nasional untuk bencana alam yang terjadi selama kepemimpinannya, minimal ia tak menolak bantuan dari negara asing.

Ambil contoh dari bencana gempa-tsunami dan likuifaksi di Palu (dan sekitarnya) pada 2018, yang kita anggap sebagai yang paling besar dalam sepuluh tahun terakhir. Saya hampir sebulan jadi relawan di sana, saya melihat langsung bantuan dari negara asing tak terhitung jumlahnya. Tenda-tenda pengungsian berbentuk rumah dari berbagai negara, dari Australia, China, bahkan Turkey, berdiri tegak dengan jumlah puluhan di beberapa titik lokasi. Itu belum termasuk dari WHO, Unicef, dan lembaga internasional lainnya.

(2)

Sudahlah kebijakannya tak rasional, masih ditambah pula dengan komunikasi yang buruk. Hal tersebut sudah nampak sejak awal-awal bencana saat ketua BNPB, tanpa melihat langsung di lapangan, keburu mengatakan bahwa situasi tidak separah yang terlihat di media sosial. “Hanya mencekam di medos,” demikian potongan pernyataannya.

Padahal sampai hari ke-17 paska bencana (12 Desember 2025), saat saya berada di Aceh Tamiang, kondisi masih mencekam. Ini di hari yang sama presiden berkunjung ke sana. Listrik masih padam. Rumah sakit dan puskesmas belum beroperasi. Ada belasan kilometer akses jalan perkampungan yang belum terbuka. Bahkan tenda BNPB untuk korban pengungsi baru dibangun 2-3 hari sebelumnya, menjelang presiden datang.

Komentar anggota dewan juga setali tiga uang. Ia mencoba mengapresiasi kerja pemerintah justru dengan mendiskreditkan bantuan yang digalang oleh warga negara. Sesuatu yang seharusnya tidak bisa disandingkan. Urusan mendiskreditkan ini tidak hanya ke warga negara, bahkan sekelas mendagri dalam salah satu wawancaranya mengatakan bahwa bantuan dari negeri jiran tidaklah seberapa. Semua komentar itu terlontar demi untuk memuji sendiri kerja pemerintahannya yang selama ini memang tidak mendapat pujian.

Soal pujian ini harusnya tidak perlu dijadikan permasalahan oleh pemerintah. Saya tidak melihat rezim-rezim sebelumnya sangat haus akan pujian. Cukuplah bahwa ia benar-benar mendengar aspirasi rakyat. Setiap masukan yang baik dijadikan pertimbangan kebijakan. Bukan sebaliknya, menganggap setiap masukan sebagai serangan, bahkan menuduh ada pihak asing yang tidak senang jika Indonesia kompak. Ketidakkompakkan antara pemerintah dan warganya justru dimulai oleh jajaran pemerintahan sendiri melalui komunikasi buruknya.

Kalau kita telisik lebih jauh, bahkan penolakan bantuan asing ini pun untuk memuji kinerja pemerintah sendiri. Ketua DPD RI memberikan komentarnya bahwa penolakan terhadap donasi asing adalah terkait harga diri bangsa. Harga diri bangsa yang mana? Saya tidak tahu. Yang ada justru, dengan komentar dia yang seperti itu, harga diri pemerintah yang jatuh.

***

Masih banyak uneg-uneg yang lain yang sebenarnya ingin saya tuliskan. Tapi cukuplah pemerintah tahu, bahwa kegagalan mereka menangani bencana ini justru dimulai dari kebijakannya yang tak rasional, dilengkapi dengan komunikasi yang buruk.