Mario Blog's

Saya baru mengkhatamkan buku tipis ini (Hilmar Farid: PERANG SUARA, Bahasa dan Politik Pergerakan), disela-sela bacaan lain. 

Tidak banyak orang yang mengamati bahwa bahasa, selain sebagai alat komunikasi, juga menjadi senjata politik. Itulah yang terjadi pada bahasa Melayu rendah –selanjutnya disebut sebagai Melayu Pergerakan– yang kemudian berevolusi menjadi bahasa Indonesia. 

Kenapa bukan Jawa atau Sunda yang menjadi bahasa persatuan, dua bahasa paling banyak penuturnya di Nusantara? Kenapa harus Melayu? Umumnya orang akan beralasan bahwa bahasa Melayu memiliki watak yang demokratis, berbeda dengan misal bahasa Jawa atau Sunda yang banyak bertingkat dan sangat hirearkis. Selain dirasa kurang egaliter, orang luar juga merasa kesulitan untuk mempelajarinya. 

Bila pengamatan hanya berhenti di situ, kita jadi melupakan proses evolusi yang terjadi. Penggunaan bahasa sebagai lingua franca tidak pernah muncul secara tiba-tiba. Mungkin jawaban di atas ada benarnya, walau tidak sepenuhnya tepat. 

Faktanya, jauh sebelum VOC sebagai serikat dagang terbesar dari Eropa Barat masuk ke Nusantara, bahasa Melayu sudah dipakai dalam dunia perdagangan. Justru VOC-lah penganjur agar bahasa Melayu yang digunakan sebagai alat komunikasi. Mengenai hal ini Hilmar menulis: 

“Mungkin suatu kenyataan yang pahit bagi kaum nasionalis bahwa penguasa kolonial justru adalah “penganjur” bahasa Melayu yang utama, sekalipun dengan kepentingan yang sangat pragmatis yaitu untuk memudahkan hubungan dengan rakyat. Semenjak abad XVII, Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) sudah sibuk dalam perdebatan tentang penggunaan bahasa di wilayah mereka. Pada tahun-tahun pertama saja mereka sudah menyadari bahwa bahasa Belanda tidak mungkin dikembangkan di Nusantara. Persaingan kuat antara bahasa Portugis dan bahasa Melayu menjadi alasannya. Pada awal abad XVIII bahasa Melayu sudah menjadi pilihan VOC untuk urusan perdagangann dan administrasi. Orang-orang gereja dalam hal ini membantu menyiapkan standar cetakan bagi bahasa Melayu dalam huruf Latin. (Hlm. 40). 

Lantas kenapa yang dipilih adalah Melayu rendah?

Bahasa Melayu bukan tanpa hirearki, sebab itu tokoh-tokoh di zaman pergerakan (1912 – 1926) menggunakan bahasa Melayu rendah yang kasar, dan bukan Melayu tinggi atau Melayu sekolahan seperti anjuran penguasa kolonial saat itu. Fakta mengenai hal ini bisa dibaca melalui surat kabar-surat kabar yang beredar dari tokoh pergerakan ketika itu.

Tujuan dari pemakaian bahasa Melayu rendah itu agar tulisan mereka dapat dibaca dan mudah dipahami oleh kalangan masyarakat luas (meskipun tidak dipungkiri angka buta huruf masih tinggi, sehingga transmisi informasi masuk melalui perantara orang lain yang membacakan isi koran tersebut). 

Untuk melihat buktinya kita kutipkan dari salah satu surat kabar Doenia Bergerak, yang terbit tahun 1914, no. 1 dan 2, di sini:

"Boekti mana kita sring menjelidiki, keadaannja Boemipoetra jang bekerdja ditempat perceel koffie tembacco; dan fabriek. Djoega tempatnja meneer dan babah kapitalisten, amat rendah sekali bajarannja, tiada sembabat dengan soeosah pajahnja. Adoehi Toean, oentoek marika itoe moelain bekerdja sebeloemnja mata hari terbit di moeka boemi, hingga silam poela di boemi, hanja dapat beladjar 20 cent ataw paling banjak 3 ketip, apabila mendapat kesalahan sedikit, dari teledor, hingga bikin sebagian, ada djoega jang tiada di brinja oepah sama sekali, paling tjilaka trima bagian tendang ataw samboek, sebagai binatang kerbouw, sampi dan koeda jang selagi tarik pedati...

Tjara begitoe si kapitalisten kaoem isep darah, menggoreng daging si djawi, dengan girang atie setiap ari dahar, pada si djawi, sedang sisanja di simpen hingga djoemlahnja tidak sedikit". (Hlm. 66). 

Coba cermati tulisan di atas, betapa sinisnya bahasa yang digunakan, yang tidak mungkin diungkapkan dalam bahasa Melayu tinggi. Kata "menerr" yang mulanya merupakan bentuk penghormatan dalam tulisan ini justru berubah makna menjadi ejekan. 

Berikut kita kutip lagi dari surat kabar yang sama pada nomor yang lain: 

"Kasihan betoel jang kena perkataan itoe! Siapakah kiranja itoe? Si Djilat Pantat. Djilat pantat itoe doea perkataan djilat + pantat. Djilat = mengesoetkan lidah, pantat = je weet wel.

Brrrr, afschuwelijk, he!

Akan tetapi ada banjak orang soeka mengerdjakan dia, boeat bangsa Djawa, jang paling banjak: Prijaji. Lain bangsa ampir semoea taoe, jang Prijaji-Djawa, ada banjak jang soeka likken. Dari itoe maka njata sekali, jang sebagian besar dari bangsa kita beloem taoe adjinja (de waarde) bekerdja soenggoeh2, atawpoen tidak ataw koerang pertjaja kepada perkedjaan diri sendiri, sebab mereka itoe harganja pekerdjaan diri sendiri, mesti maloe mendjilat-djilat begitoe." (Hlm. 67). 

Lihatlah betapa nada bicaranya sangat kasar sekali. Priyayi dibuat benar-benar hilang kewibawaannya dengan dijuluki sebagai "toekang djilat pantat".

Menarik untuk diamati bahwa penggunaan bahasa Melayu rendah ini mulai ditinggalkan paska gagalnya pemberontakan 1926, yang membuat banyak tokoh-tokoh di zaman pergerakan ditangkap dan dibuang ke Boven Digoel. Era baru yang kemudian dikenal sebagai Angkatan 28 justru menggunakan bahasa texbook dalam menulis di surat kabarnya, bahasa yang hanya dipahami oleh kaum terpelajar. 

Analisa Hilmar Farid dalam skripsinya yang kemudian dibukukan ini memang lebih banyak difokuskan pada zaman pergerakan. Kalau Anda pernah mengkhatamkan buku berjudul Zaman Bergerak yang ditulis oleh Takashi Siaraishi (buku yang juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Hilmar), akan semakin memperdalam pemahaman kita mengenai sejarah yang terjadi juga terkait penggunaan bahasa pada zaman itu (1912-1926).

Saya menduga Hilmar banyak terinspirasi dari buku itu. 

Saya pribadi sepanjang membaca buku ini beberapa kali teringat pada sosok Minke dalam buku Pramoedya Ananta Toer: Anak Semua Bangsa. Dalam buku ini ada cerita di mana Jean Marais mengkritik Minke karena tidak menulis dalam bahasa Melayu, sementara ia justru jumawa karena berhasil menulis sebuah kritik sosial dalam bahasa Belanda. Padahal dalam pandangan Jean, ia seharusnya menulis dalam bahasa Melayu. Sebab masyarakat yang perlu disadarkan dalam tulisannya itu bukanlah orang Eropa, melainkan pribumi bangsanya sendiri.

Selamat membaca. 

Iwan Mariono

Saya jadi teringat Bung Hatta harus membawa buku-bukunya waktu dipindahkan ke Boven Digul. Pindah ke Banda Naira, buku juga ikut. Sayangnya waktu ia dipindah ke Sukabumi buku-bukunya itu harus ditinggalkan di Banda Naira, karena pesawat yang mengangkut para interniran tidak cukup untuk mengangkut buku. 

Bung Hatta sangat mencintai buku-bukunya. Bung Hatta akan marah bila ada bekas halaman yang terlipat dari orang yang meminjam bukunya. Bahkan asistennya yang menyusun buku secara terbalik tidak luput dari tegurannya. 

Saya juga mencintai buku-buku saya. Hanya saja mungkin bedanya ini. Jari saya tidak bisa diam bila membaca suatu tulisan, kemudian saya temukan diksi, frasa, dan kalimat, atau bahkan paragraf, yang menurut saya itu penting. Spontan saja saya memberinya tanda dengan pena fluoresensi (stabilo), atau menggaris bawahi dengan bolpoin dan penggaris agar lebih rapi. Bila ada diksi asing, segera saya buka kamus. Biar tidak lupa, saya tulis di marjin kertas arti dari diksi tersebut. 

Itulah sebabnya saya hampir tidak bisa baca buku pinjaman, apalagi jika buku itu buku yang bagus dan isinya sangat bermutu. Otomatis membaca buku-digital berada di urutan ke-3 dalam daftar buku yang hendak saya baca -kecuali kepepet- setelah buku fisik milik pribadi dan buku fisik pinjaman. 

Istri saya yang tidak membaca buku pernah berkomentar, apa tidak sayang bukunya dicoret-coret? Itu dia ucapkan waktu saya mulai membaca jilid I Tafsir Al-Azhar beberapa tahun lalu. Saya katakan justru sayang sekali bila saya baca buku tapi tidak meninggalkan jejak coretan sama sekali. Saya tidak perduli kalau harga bekasnya jadi anjlok gegara penuh coretan. Sebab memang tidak ada niat menjualnya. Malah ada kawan saya berpikiran sebaliknya, buku saya jadi mahal harganya justru karena penuh coretan, coretan saya. Saya merasa terpuji dengan komentarnya itu. 

Cara saya dalam mencandui buku ini mungkin banyak ketidaksamaan dengan pencinta buku lain pada umumnya. Tapi saya pribadi punya alasan yang kuat, justru dengan cara seperti itu saya jadi punya ikatan emosi dengan buku-buku yang saya baca.

Tidak semua orang diberi keterampilan dan kemampuan (energi) bisa menulis memoar panjang-bersambung yang baik dan mengalir seperti air di sungai yang deras. 

Saya harus menyebut dua nama. Yang pertama Buya Hamka (Kenang-Kenang Hidup, 4 jilid); kedua Deliar Noer (3 jilid). Dua nama ini harus saya akui ketekunan dan kesabarannya dalam menulis memoar, sehingga hal-hal kecil yang kita anggap remeh sehari-hari tak lupa mereka cantumkan, namun tetap menarik. 

Di luar dua nama ini, ternyata masih ada satu nama lagi yang jauh lebih tekun dan sabar dalam menulis memoar panjang-bersambung (sebanyak 10 jilid), dialah Abdul Haris Nasution atau yang akrab disapa Pak Nas, mantan KSAD dan Pangdam Siliwangi. Itu kesimpulan saya setelah –disela-sela membaca buku lain– berhasil mengkhatamkan ‘Memenuhi Panggilan Tugas’ jilid I (xii+276 halaman), hanya dalam waktu tiga hari. Saya baru punya lima jilid (1, 2, 3, 4, 7), hasil berburu di pelapak buku bekas. 

Sebagai peminat kajian sejarah Indonesia modern, saya merasa perlu membaca memoar-memoar yang ditulis langsung oleh para pelaku sejarah. Ada pun memoar Pak Nas ini menjadi penting buat saya, sebab ia memberi perspektif berbeda, terkait perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan itu ditempuh melalui dua acara: diplomasi dan bersenjata. Keduanya saling melengkapi, namun tidak sedikit kontraproduktif, bahkan sampai menimbulkan ekses. Bacaan saya selama ini didominasi oleh yang pertama, sehingga tak heran jika kekaguman saya selama ini banyak tertuju ke tokoh-tokoh seperti Bung Hatta, Sutan Sjahrir, Hadji Agus Salim, dan Bung Karno.

Dari buku Pak Nas ini, saya jadi tahu bahwa perjuangan bersenjata yang tidak tunggal itu ternyata banyak menimbulkan ekses (penculikan dan pembunuhan), yang justru merugikan perjuangan kita.  

Maksud dari tidak tunggal adalah bahwa perjuangan bersenjata itu diwakili oleh banyak kelompok. Untuk memudahkan, saya akan membaginya menjadi dua kutub: tentara (TRI/TNI) dan non-tentara. Yang tentara resmi sebagai alat negara. Sementra non-tentara sebaliknya. Yang non-tentara ini ada banyak, misal Laskar Rakyat, Laskar Bambu Runcing, Hisbullah, Pemuda, dan lain-lain. Dari dua kutub di atas ada yang saling melengkapi, bahkan kemudian melebur ke dalam TNI, ada pula yang justru menjadi musuh satu sama lain. Saya tidak akan menguraikan semuanya di sini. Untuk mengetahui perjuangan bersenjata non-tentara –khususnya perjuangan pemuda sosialis-komunis– saya sarankan untuk mengkhatamkan ‘Revoloesi Pemoeda’ karya Ben Anderson, buku ini akan memberi perspektif yang lain pula. Saya sudah pernah membuat ulasannya. 

Kita kembali ke Pak Nas. Sepuluh jilid memoarnya itu mulai ditulis setelah ia menjadi purnawirawan, yakni sejak 1972 sampai kemudian diterbitkan oleh penerbit Gunung Agung pada akhir 1981. 

Di jilid pertama buku ini, cerita dimulai dari dari tempat ia lahir di Mandailing, Sumatera Utara pada 03 Desember 1918. Setelah remaja melanjutkan sekolah guru, di Bukitinggi. Profesi guru inilah yang membawanya pindah dari satu daerah ke daerah lain. Pernah mengajar di pedalaman Sumatera Selatan. Pernah juga di Bengkulu, yang membuatnya berjumpa untuk pertama kalinya dengan Bung Karno, tokoh namanya sudah tenar waktu itu. Menjelang Perang Dunia II, ia pindah ke Bandung, dan beralih profesi menjadi tentara –tentara KNIL. Profesi yang tidak pernah diimpikan sebelumnya. Bahkan orang tuanya di kampung menolak saat tahu ia jadi tentara. 

Setelah Belanda kapitulasi terhadap Jepang, banyak eks-KNIL yang jadi tawanan. Pak Nas berhasil kabur dari Jember ke Bandung bersepeda onthel selama lebih seminggu. Belakangan baru ia tahu bahwa anggota KNIL yang pribumi dibebaskan dari penahanan. Justru mendapat tawaran dari Jepang untuk bergabung dalam barisan PETA. 

Setelah Jepang menyerah, ada beberapa kawannya yang bergabung kembali bersama Belanda, sementara ia dan bersama kawan yang lain bergabung dengan pihak Republik membentuk TRI/TNI. Dari sinilah perjalanan gerilyanya dimulai, sebagai Panglima Divisi I Siliwangi.

Modal sebagai gerilyawan dengan mobilitas paling tinggi, ditambah bacaan buku yang kuat (Pak Nas selalu membawa dan menyempatkan baca buku bahkan dalam perjalan gerilyanya), tidak heran kalau ia bisa menghasilkan magnum opus 'Sekitar Perang Kemerdekaan' yang bercerita mengenai taktik perang dan gerilya (sebanyak 11 jilid). Buku yang dijadikan rujukan dan acuan militer tidak hanya di Indonesia, melainkan di beberapa negara dunia. Sampai hari ini. 

Saya kagum dengan ingatan Pak Nas, bahkan setelah peristiwa itu lewat hampir tiga dekade, ia masih hafal dengan nama-nama orang dan tempat yang pernah ia jelajahi di sepanjang pegunungan yang membentang dari Pandeglang di barat sampai Ciamis di timur Jawa Barat. 

Ada beberapa distrik, tempat-tempat gerilya yang Pak Nas sebutkan yang sampai hari ini masih didominasi hutan (kebetulan setahun di Sukabumi membuat saya berkesempatan untuk menjelajahi banyak daerah di Jawa Barat, termasuk yang Pak Nas sebutkan dalam bukunya), seperti: Labuhan (Pandeglang), Sagaranten (Sukabumi) Sindangbarang dan Cikalong (Cianjur), Limbangan dan Malangbong (Garut), sampai di Salawu dan Manonjaya (Tasikmalaya). Sungguh tak terbayang bagaimana susahnya medan tempuh waktu itu –delapan puluh tahun yang lalu.

Ingatan akan nama-nama tempat yang kuat dari Pak Nas itu tidak mengherankan buat saya, sebab salah satu ilmu yang ia gemari adalah geografi. Sebagai sesama penggemar geografi, saya sendiri merasakan hal tersebut. Saya paling susah melewati satu kecamatan sebelum saya hafal namanya. Minimal kalau ada orang menyebutkan satu tempat, saya tahu itu di mana. 

Kembali ke memoar Pak Nas. Saya memang baru khatam jilid I, tapi melihat sub judul dari setiap jilidnya, kita jadi tahu bahwa Pak Nas akan banyak bercerita terkait posisinya selama menjabat sebagai tentara. Yakni sejak dari periode perjuangan kemerdekaan, periode pembangunan, periode Demokrasi Terpimpin, peristiwa Gestapu, sampai lahirnya Orde Baru yang mana ia adalah salah satu tokoh yang turut membidaninya. 

Jika kita membaca memoar dari tokoh-tokoh yang lain, tentu akan kita temui banyak perbedaan pendapat dengan apa yang disampaikan Pak Nas dalam memoarnya. Salah satunya dengan Bung Hatta, yang tulisan-tulisannya telah banyak saya baca. Namun justru perbedaan itulah yang saya harapkan. Sebab tujuan utama dari membaca memoar ini adalah untuk membentuk banyak perspektif. 

Hanyalah dengan melihat dari banyak perspektif, seseorang akan terlatih menjadi manusia yang bijaksana.[]

Iwan Mariono

Sukabumi, 1 Maret 2025 (1 Ramadhan 1446 H)

Jawaban itu spontan saja keluar, padahal saat itu, saya sendiri tidak tahu wartawan itu ngapain aja tugasnya. Haha.. Mama yang kelihatan tidak suka mendapat jawaban itu, langsung membalas, "Heh, cita-cita kok jadi wartawan."

Sejak saat itu, saya tidak pernah lagi menjawab profesi itu kalau ditanya orang. Mama secara tidak langsung turut mematikan harapan itu. 

Lupakan kejadian itu. 

Saya ingin membedah sedikit tentang buku ini, buku yang saya baca tiga tahun yang lalu. Isinya tidak mengajarkan teori-teori tentang jurnalisme, tapi langsung praktik di lapangan bagaimana menjalani profesi sebagai seorang jurnalis investigasi. 

Dari buku ini saya jadi tahu kalau Mas Dandhy Dwi Laksono lah yg bekerja keras di balik liputan investigasi kasus Munir, jauh sebelum era sosial media. Sayang sekali, selain jam tanyangnya dibatasi, juga ditaruh di waktu yang tidak strategis saat pemirsa mulai beranjak tidur, kalah rating sama sinetron. 

Bukan hanya kasus Munir, Mas Dandhy juga meliput kasus GAM di Aceh. Liputan langsung di lokasi konflik, sampai harus kencing di celana saat mendengar suara tembakan basoka TNI AD, hehe. 

Selain itu, juga melakukan investigasi terhadap perusahan-perusahan nakal yang melakukan pengrusakan hutan. Tentu semua itu butuh nyali yang besar. 

Inilah yang membedakan jurnalis investigasi dengan jurnalis biasa (regular). Jurnalis regular hanya memberi informasi suatu kejadian, tapi tidak menyelediki kasus lebih dalam, mencari tahu penyebabnya (what and who). 

Siapa pun yg mau menggeluti profesi sebagai jurnalis, khususnya jurnalis investigasi, buku ini semacam modul wajib yang harus dibaca. Melalui praktik langsung yang dijalankan oleh penulisnya, dalam buku ini kita mendapat pelajaran mencakup modal apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan investigasi; langkah-langkah yang dilewati; tahap action; teknik peliputan; mengemas laporan; dan tidak lupa kode etik. 

Kita jadi tidak heran kenapa film-filmnya WatchDoc punya daya tarik tersendiri, buat saya terutama Ekspedisi Indonesia Biru. Ternyata riset yang dibutuhkan untuk membuat dokumentasi sebaik itu bukanlah hasil dari pengalaman kemarin sore.

Setelah membaca buku ini, saya pribadi menjadi ragu, apakah saya punya keberanian seperti seorang Dandhy Laksono. Ini bukan pekerjaan mudah, bahkan resikonya nyawa. 

Buku ini sudah lama tidak terbit, tentu mulai susah mendapatnya. Saya tidak sengaja nemu di beranda pelapak yg berseliweran di FB. Buat yang mendesak pengen segera baca buku ini, download saja di iPusnas. Saya sendiri awalnya baca di sana, gratis dan legal. 

Sukoharjo, 8 Februari 2023

Buku tipis dan langka ini, hanya 215+vii halaman, berisi wawancara Dr. Z. Yasni bersama dosen beliau, Bung Hatta, pada 1978.

Terdiri dari lima bab. Namun setengah dari isi buku ini dihabiskan hanya untuk bab 1 saja, yakni tanya-jawab seputar PKI. 

Bung Hatta, negarawan pembaca karya-karya Marx, namun sekaligus tokoh yang sangat anti-PKI itu, memberikan jawabannya secara mengalir saat proses wawancara. Kadang singkat, namun lebih banyak jawaban panjang disertai penjelasan yang detail. 

Saya akan membuat ringkasan secara random. Ada beberapa poin penting yang disampaikan beliau dalam buku ini:

1. Perbedaan mendasar antara Marx sebagai pencetus ide komunis, dan Lenin (dilanjutkan Stalin) sebagai pelaksana pertama dari ide tersebut adalah pada cara pelaksanaannya. Marx menginginkan prosesnya berjalan secara evolusi, sementara Lenin menghendaki jalan revolusi. 

Demikian jawaban Bung Hatta: "Menurut Marx, masyarakat lama tidak akan rubuh dan masyarakat baru akan tumbuh, sebelum pusat-pusat produksi yang mendukungnya berkembang seluas-luasnya. Jadi, pendek kata prosesnya adalah dinamis, tetapi bukan revolusioner, hanya adalah evolusioner, dalam arti harus berkembang dengan baik lebih dulu. Ini ditentang oleh Lenin. Pahamnya menyatakan, bila saja ada kesempatan, rebut kekuasaan. Marx menghendaki perkembangan kapitalisme dan ekspansi produksi terus menerus yang nantinya akan menyebabkan verelendung dan kemiskinan itulah yang memungkinkan saat yang matang untuk perebutan kekuasaan itu dapat dilakukan." (Hlm. 77-78) 

"Saya hantam dengan tajam bagaimana komunis yang dipraktekkan sekarang bertentangan dengan Marx-Engels." (Hlm. 15) 

2. Tidak ada pernyataan Bung Hatta yang tegas apakah sebaiknya komunisme dilarang di Indonesia, tapi menurut beliau yang terpenting bukanlah pelarangannya, melainkan bagaimana sebuah negara mampu mensejahterakan rakyatnya. Kalau rakyat sudah makmur hidupnya, komunis tidak akan bangkit di negara tersebut. 

"Dilarang atau tidak, yang terpenting adalah menghilangkan alasan-alasan serta keadaan yang memungkinkan timbulnya komunis kembali. Kemiskinan yang sangat besar, perbedaan antara si kaya dan si miskin yang menyolok sekarang masih ada dan akan senantiasa menjadi bahan yang ampuh bagi gerakan komunis baik secara nyata dan terbuka maupun secara diam-diam di bawah tanah. Selama ini ada, PKI akan senantiasa pula mengajarkan pengikut-pengikutnya begitu rupa sehingga menjadi fanatik. Makin hebat perbedaan itu, semakin tebal kefanatikan itu bisa ditanamkan komunis kepada penyokong-penyokongnya." (Hlm. 85) 

"Makin cepat kita meningkatkan kemakmuran dan meratakan kemakmuran itu makin tidak mungkin mereka mempengaruhi rakyat kembali. Di saat itu walaupun mereka dilepaskan kembali ke masyarakat, tidak akan berbahaya lagi. Ringkasnya pertanyaan itu harus dijawab oleh generasi yang sekarang dan yang akan datang, sehingga tidak usah ditakutkan lagi akan berbahaya." (Hlm. 5).

"Dalam berbagai kesan saya, negara-negara komunis yang tidak terlalu doktriner dalam pembangunan ekonomi dalam arti menggunakan juga unsur-unsur mekanisme harga, nampak lebih maju di bidang ekonomi seperti Yugoslavia. Dengan kata lain semakin jauh dia dari ajaran asli Stalinisme, semakin maju dia di bidang ekonomi." (Hlm. 6) 

3. Fakta sejarah sekaligus sebuah ironi, komunis di Indonesia lahir justru dari tubuh Syarikat Islam (SI). Pada 1921, tokoh-tokoh idealis seperti Darsono dan Semaun yang telah mendapat didikan dari Sneevlit (orang pertama yang membawa ide komunis ke Indonesia) oleh Hadji Agus Salim dikeluarkan dari organisasi, bersamaan dengan SI yang berubah menjadi PSI (Partai Syarikat Islam). 

Terkait fakta tersebut, Bung Hatta berkomentar demikian: "Di Semarang itulah terjadi pertemuan yang sering antara dia (Sneevlit) dengan Darsono dan Semaun. Syarikat Islam yang kurang memperhatikan nasib buruh, telah merupakan lowongan baik bagi ide-ide radikal yang dimasukkan oleh Semaun dan Darsono yang tadinya diinspirasikan oleh Sneevlit." (Hlm. 7)

4. Sebenarnya Bung Hatta bercerita banyak mengenai bagaimana sosok DN Aidit tiba-tiba masuk ke dalam kekuasaan dan menjadi anak kesayangan Bung Karno, juga (sebaliknya) bagaimana Bung Karno dan Sutan Sjahrir menjadi renggang karena masalah sentimen pribadi. Tapi saya ceritakan kapan-kapan saja ya, karena ringkasan ini saya rasa sudah terlalu panjang. Hehe. 

Cukup tahu bahwa bibit kerenggangan itu berawal dari Sutan Sjahrir yang menegur Bung Karno saat sedang mandi sambil bernyanyi, "Houd je mond!" (Tutup mulutmu!). Soekarno jadi jengkel. 

Itu terjadi saat Bung Karno, Sutan Sjahrir, dan Hadji Agus Salim diasingkan ke Berastagi (Sumatera Utara) oleh penjajah saat terjadi agresi Militer Belanda. Bung Hatta mendapat cerita-cerita semua dari kesaksian Hadji Agus Salim.

Kerenggangan itu terlihat sepele namun penting untuk diketahui, karena sedikit banyak memberi pengaruh dalam jalannya sejarah bagaimana PKI semakin dekat dengan Orde Lama saat PSI yang menjadi partainya Sutan Sjahrir bersama Masyumi dibubarkan oleh Sukarno.

Iwan Mariono

Mengawali tahun baru 2025, buku HATI NURANI MELAWAN KEZALIMAN adalah buku pertama yang saya khatamkan di permualan tahun ini.

Buku ini berisi surat-surat pribadi Bung Hatta yang dikirim kepada Presiden Sukarno, dari Februari 1957 sampai Desember 1965 (tahun krusial yang menjadi awal bencana: sosial-politik-budaya di Indonesia). 

Tidak banyak, hanya ada delapan surat yang ia kirim kepada Bung Karno. Delapan surat itu berisi peringatan, kritik, solusi, dan keprihatinannya, sampai curahan hatinya kepada kawan lama, yang menunjukkan kualitas Hatta, sebagai sahabat --sejati-- (bagi Sukarno) sekaligus seorang negawaran (bagi bangsa Indonesia). Pendek-pendek saja suratnya. Paling panjang adalah surat terakhirnya yang memakan tempat sampai enam halaman. 

Sebagai surat pribadi, jelas isinya bukanlah untuk dikonsumsi oleh publik (saat itu). Sebab selain berkirim surat secara pribadi, Hatta tak luput menulis secara terbuka, terutama kritiknya atas konsepsi Demokrasi Terpimpin-nya Sukarno, melalui karangan panjang yang kemudian menjadi satu buku berjudul: Demokrasi Kita. 

Butuh waktu yang lama buat meyakinkan Bung Hatta bahwa surat-suratnya kepada Bung Karno itu penting untuk dibukukan, agar generasi muda Indonesia bisa belajar dari pengalaman pahit bangsa kita di bawah pemerintahan Sukarno. 

Dalam hal ini kita harus berterima kasih kepada Oei Jong Tjioe, kawan akrabnya, yang berhasil meyakinkan Hatta sampai setahun sebelum meninggalnya (1980) --yang baru diterbitkan enam tahun kemudian (1986). Dan terutama sekali adalah kepada Mochtar Lubis, yang memberi jaminan kepada Bung Hatta bahwa dialah yang akan memberikan latar belakang sejarah untuk surat-suratnya itu. Hatta memang menghendaki demikian, sebab tanpa syarah (penjelasan), seperti katanya sendiri: "Surat-surat itu mungkin kurang dipahami orang nanti."

Dalam buku ini, Mochtar Lubis memang benar-benar berhasil membawa kita kembali ke masa pertengahan 1950-an sampai pertengahan 1960 yang mendorong Hatta untuk menulis surat-suratnya ke pada Sukarno. Selanjutnya kita akan mencoba mengulas surat-surat Bung Hatta tersebut satu per satu. 

Siapkan kopi Anda untuk membaca uraian panjang ini, atau skip saja bila sedari awal mata sudah tidak mampu mengikuti.

***

Surat pertama ditulis oleh Bung Hatta pada 27 Februari 1957 --terhitung tiga bulan sejak ia mengundurkan dirinya dari jabatan wakil presiden. Belakangan menurut pengakuan Hatta pengunduran diri ini disebabkan oleh perbedaan pandangan yang kian tajam antara dia dan Sukarno. Hatta merasa bahwa terlalu banyak usul-usulnya yang tidak diperhatikan lagi, termasuk persoalan penting yang tidak diberitahukan apalagi dirundingkan dengannya. Sehingga ia merasa bahwa inilah saatnya dia memberikan fair chance kepada Sukarno untuk menjalankan misi membawa Indonesia ke arah yang dia kehendaki. Dwitunggal berubah menjadi Dwitanggal. 

Meskipun demikian Hatta tidak lantas menutup diri dari perkembangan politik yang terjadi, alih-alih justru semakin besar perhatiannya. Bung Hatta benar-benar menepati janjinya ketika di hari perpisahannya pada 1 Desember 1956 ia berkata: "Saya rasa tidak usah saya menyampaikan perpisahan kepada rakyat, karena saya tidak meninggalkan rakyat. Malahan saya sendiri menjadi rakyat biasa."

Surat pertama ditulis Hatta dengan tujuan utama mengkritik Demokrasi Terpimpin gagasan Sukarno yang mana di dalamnya hendak membawa PKI masuk ke dalam kabinet. Menurut Hatta, gagasan ini sangat tidak realistis. Sebab, PKI akan tetap berpedoman kepada Moskow, berpegang kepada dasar Stalinis. Dan yang paling disesalkan Hatta adalah cara yang digunakan dengan meneror dan mengitimidasi lawan-lawan politik yang tidak menyetujui gagasan tersebut, seperti yang dialami Bung Tomo, Mr. Tambunan, dan Mohammad Natsir.

Dalam surat tersebut Bung Hatta juga mengkritik Bung Karno yang dianggap telah melanggar konstitusi dengan mendirikan Dewan Nasional yang dibentuk oleh Sukarno dan ketuai oleh Sukarno. Dewan ini dibentuk untuk memperbaiki keadaan sosial dan politik demi keutuhan NKRI. Mungkin tujuannya baik, tapi melanggar konstitusi, sebab ketentuan mendirikan dewan yang posisinya lebih tinggi dari kabinet dan parlemen tersebut tidak ada dalam UUD. Bung Tomo dari PRI menganggap dengan konsep tersebut secara tidak langsung Sukarno ingin menjadikan dirinya sebagai seorang diktator. Juga, partai-partai non-komunis menganggap bahwa konsep itu merupakan kemenangan bagi PKI untuk mencapai puncak kekuasaan. 

Dalam salah satu paragraf suratnya, Bung Hatta menulis: "Kalau konsepsi Saudara itu oleh pengikut-pengikut Saudara, yang sering bertindak plus royalistes que le roi, mau dipaksakan menerimanya dengan jalan teror dan intimidasi, maka konsepsi itu pada dasarnya sudah gagal. Dan apabila terjadi perkelahian-perkelahian yang bisa melulu menjadi perang saudara yang memecah Indonesia, Sudara tak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab. Karena konsepsi Saudara itulah yang menjadi penyebabnya. Sebab itu ambillah tindakan terhadap pengikut-pengikut Saudara yang plus royaltistes que le roi itu, supaya tahu membatasi diri. Kita hidup dalam negara hukum yang demokratis, sebab itu apabila kita mau menumbuhkan demokrasi yang masih sukar hidupnya, pilihlah jalan hukum dan jauhkanlah teror dan intimidasi." (Hlm. 19)

Bung Karno tidak mengikuti saran tersebut. Dan apa yang dikuatirkan oleh Bung Hatta kemudian hari menjadi kenyataan. Pergolakan dari daerah yang ingin melepaskan diri dari NKRI terjadi di mana-mana. 

***

Sekalipun suaranya tidak didengar, Bung Hatta tidak lantas mendukung adanya pergolakan tersebut. Justru sebaliknya, Bung Hatta menerima undangan untuk menghadiri Musyawarah Nasional pada 10-11 September 1957 di Istana Merdeka. Kedatangannya disambut dengan hangat oleh Bung Karno.

Dalam pertemuan tersebut, wakil-wakil dari daerah mendesak dan berusaha dengan sekuat-kuatnya agar Dwitunggal dipulihkan kembali. Namun usaha mereka sia-sia. Sebab perbedaan yang sangat prinsip antara Bung Karno dan Bung Hatta terkait arah pembangunan Indonesia sudah tidak dapat dijembatani lagi. 

Dalam musyawarah tersebut dihasilkan suatu kesepakatan bersama, terkait komitmen untuk membina dan membela apa yang menjadi dasar-dasar Proklamasi Kemerdekaan --yang sesungguhnya hanyalah formalitas tanpa mengubah keadaan sama sekali. 

Paska pertemuan tersebut, keesokan harinya (12 September 1957) Hatta menulis surat keduanya kepada Sukarno:

"Bung Karno,

Dalam pertemuan kita kemarin pagi di Istana Merdeka terlontar perkataan Saudara, setelah Sdr. Djuanda menyatakan bahwa ia tak sanggup meneruskan pemerintahan apabila tak tercapai olehnya mengembalikan daerah-daerah yang bergolak ke dalam saluran hukum, bahwa Saudara sebagai formatur akan mengambil tindakan dan beroep doen op het volk en op de minderen van het leger. 

Saya sedikit terkejut mendengar perkataan Saudara ini dan kelihatannya yang lain-lain yang hadir juga. Kalau Saudara sebagai pemimpin politik dan negara mau beroep doen op het volk, saya dapat mengerti; ini bisa dilakukan untuk meninjau pendapat orang banyak. Tetapi beroep doen op de minderen van het leger?" (Hlm. 40)

Inti dari pernyataan surat itu (modal google translet) adalah bahwa dengan tegas Bung Hatta menolak pengerahan militer dalam menyelesaikan konflik dengan daerah. Bung Hatta dibuat terkejut dengan pernyataan Sukarno tersebut dan menyatakan akibat bila kebijakan itu dijalakan:

"Pertama dan yang mudah dipahamkan ialah, bahwa Saudara akan menimbulkan perang saudara dan memecahkan Indonesia, sedangkan Saudara menginginkan persatuan.

Kedua dan ini barangkali kurang dipahami ialah, bahwa Saudara menganjurkan insubordinasi, merusak disiplin dan mengadakan anarki di dalam tentara, yang tidak akan diterima begitu saja oleh pemimpin-pemimpinnya.

Mungkin ada di antara para perwira yang akan mengadakan reaksi terhadap Saudara, yang akibatnya tidak akan diduga.

Ketiga, apa juga hasil dari tindakan seperti itu, prestise Saudara akan jatuh dan ini berarti kerugian yang tidak ternilai besarnya bagi Indonesia seluruhnya.

Sebab itu saya merasa perlu menulis surat ini kepada Saudara untuk menjaga, supaya Saudara jangan terjerumus ke jalan avontur yang berbahaya. Renungkanlah isi surat saya ini, yang keluar dari hati yang suci.

Wassalam,

Saudaramu" (Hlm. 41) 

Lagi-lagi, nasehat dari Bung Hatta yang sangat bijaksana dan bersifat negawaran ini diabaikan oleh Bung Karno. Perang saudara pecah dengan proklamasi PRRI-Permesta.

*** 

Lama tidak ada kabar, Bung Hatta menulis surat kembali kepada Bung Karno pada 5 September 1959 (dua tahun kemudian). Suratnya yang ketiga ini agak panjanng, berisikan kritikannya terkait kebijakan moneter Bung Karno yang menurunkan nilai uang kertas Rp 500,- jadi Rp 50,- dan seribu rupiah menjadi seratus. 

Yang paling terdampak dari pemotongan nilai uang itu menurut Bung Hatta bukanlah saudagar besar kapitalis dan spekulan yang uang (kekayaannya) sebagian besar terletak pada barang, melainkan rakyat kecil sebagai produsen dan konsumen. Mereka adalah pemegang uang fisik (Bung Hatta menyebutnya sebagai uang mati) terbesar yang tidak menyimpan uangnya di bank.

Bung Hatta menerangkan demikian:

"Lebih terkena lagi orang yang tidak mempunyai penghasilan tetap saban bulan seperti pengarang buku dan lain-lain. Ada yang menerima hasil bukunya sekali setahun dan biasanya dengan uang besar. Uang itu baginya untuk belanja hidup setahun dan biasanya dengan uang besar. Uang itu baginya untuk belanja hidup setahun, disimpannya di rumah dengan maksud membelanjakannya dari bulan ke bulan. Orang-orang ini sekonyong-konyong dipotong uang belanjanya. Ada yang kehilangan uang belanja 10 bulan, 8 bulan, 6 bulan dan seterusnya. Dapatkah Saudara memikirkan betapa pahit rasa hatinya?" (Hlm. 55). 

Dalam contoh profesi penulis yang beliau jadikan sebagai tamsil di atas, saya seperti merasakan termasuk curahan hati pribadinya. Kita ketahui setelah mundur sebagai wakil presiden, beliau menggantukan hidupnya dari menulis dan uang pensiunan. Sebenarnya Bung Hatta bisa saja menjadi sosok yang kaya raya apabila ia mau menerima tawaran menjadi komisaris dari berbagai perusahan besar baik nasional maupun internasional. Namun tawaran itu semua beliau tolak demi menjaga martabatnya sebagai mantan pejabat tinggi negara. Sebab, tidak sedikit yang hanya sekadar memanfaat nama besar Bung Hatta demi menaikan nama perusahaannya. Sungguh teladan yang tidak banyak dicontoh pada masa kini.

Lebih lanjut beliau menulis:

"Semua ini rupanya tidak dipikirkan dalam merencanakan muslihat itu. Dalam keadaan nilai uang seoerti di masa Hindia Belanda dahulu, memang jarang ada di antara rakyat jelata yang menyimpan uang kertas f 500,- atau f 1000,- di rumah. Tetapi dalam keadaan nilai uang yang merosot seperti sekarang, uang kertas semacam itu masuk ke dalam rumah tangga tukang bakul. Karena muslihat ini ekonomi rakyat jadi kacau, produksi tersangkut dan konsumsi bertambah sukar. 

Ekonomi meliputi seluruhnya, muslihat ekonomi tidak pula boleh diambil sebagai muslihat tempel-tempelan. Dahulu beberapa menteri keuangan saya tegur yang mau membahas masalah perekonomian negara dari segi moneter saja. Dengan politik moneter saja muungkin keuangan negara tertolong sementara --hanya sementara-- tetapi perekonomian bisa lumpuh dibuatnya. Waktu peraturan BE dikeluarkan, sudah saya peringatkan bahwa akkibatnya akan mengecewakan. Dalam praktek ternyata BE menjadi bencana ekonomi. Muslihat keuangan sekarang lebih celaka efeknya." (Hlm. 55).

Masih ada uraian lebih panjang termasuk solusi yang beliau tawarkan sebelum diakhiri dengan nasihat:

"Tanggung jawab Saudara, terutama moral dalam hal ini besar sekali. Sebab itu cabutlah kembali muslihat keuangan yang sewenang-wenang itu, yang tidak mempunyai dasar yang kuat, teoritis tidak, praktis pun tidak. Wassalam." (Hlm. 56-57).

Surat Hatta ini tidak diindahkan oleh Sukarno. Tetapi apa yang diuraikan oleh Bung Hatta adalah kenyataan. Rakyat kecil menjadi korban utama dari kebijakan moneter tersebut. Suratnya menjadi kenyataan pada tahun berikutnya ditandai dengan inflasi yang semakin meningkat. 

***

Kita memasuki tahun 1960-an.

Sukarno menunjukkan kekuasaannya yang semakin absolut setelah membubarkan parlemen sah yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.  

Ada catatan latar belakang sejarah awal dekade 1960-an dari Mochtar Lubis yang perlu kutip ulang di sini:

"Dalam bulan Desember 1960 Soekarno mulai menjual gagasannya untuk menggabung semua partai-partai politik dalam satu gabungan besar di bawah pimpinannya. Soekarno mengatakan, bahwa Partai Murba, PNI, PKI, dan Nahdlatul Ulama berdiri di atas landasan yang sama, yaitu nasionalisme. Sungguh aneh, bagaimana dapat mengatakan PKI memakai landasan nasionalisme? Bukankah landasan PKI Leninisme-Marxisme malah bertentangan dengan nasionalisme?" (Hlm. 65). 

Bung Hatta menulis surat kembali (surat ke-4) hampir dua tahun kemudian, tepatnya pada 19 Januari 1962. Ini adalah surat pertama yang kembali ditulis oleh Bung Hatta setelah buku beliau Demokrasi Kita terbit. Buku yang cukup menggemparkan karena dengan tegas dan berani menjadi kontra-narasi atas gagasan Demokrasi Termpimpin yang resmi menjadi konsep nasional waktu itu. 

Dalam surat kali ini Bung Hatta menuliskan kekecewaannya atas penangkapan lawan-lawan politik Bung Karno yang sesungguhnya dahulu adalah kawan seperjuangan pada masa perang kemerdekaan. Mereka adalah Sutan Sjahrir, Mohammad Roem, Mohammad Natsir, Ide Anak Agung Gde Agung, dan masih banyak lagi.

Kekecawaan, bahkan kegeraman itu bisa kita tangkap dari pembukaan surat yang diawali dengan panggilan 'Saudara Seokarno', yang biasanya 'Bung Karno'.

Demikian surat itu diawali:

"Saudara Soekarno,

Sebenarnya belum waktunya saya akan mengganggu Saudara dengan surat-menyurat. Pendirian saya sejak beberapa waktu ialah memberi fair chance pada Saudara untuk mencoba melaksanakan cita-cita pembangunan negara dan masyarakat menurut cara Saudara dalam waktu yang layak dengan tidak disertai kritik dari pihak saya, supaya Saudara dapat mengalami sendiri bagaimana hasilnya. 

Akan tetapi kegelisahan dalam masyarakat sejak beberapa waktu yang lalu, ditambah dengan kesulitan hidup rakyat yang sangat meningkat, memaksa saya menulis surat ini." (Hlm. 69-70).

Bung Hatta juga mengungkapkan kekecewaannya pada Bung Karno yang mengabaikan masukannya dalam surat-surat sebelumnya. Setelah menyebut beberapa nama yang menjadi korban pembuian, Hatta melanjutkan suratnya dengan menulis:

"Karena saya telah menulis surat ini, ada baiknya saya menyinggung sepintas lalu --sepintas lalu saja-- soal penghidupan. Tiap pejabat negeri mendengung-dengungkan, bahwa kita sedang menuju ke sosialisme. Tetapi dalam praktek banyak terdapat tindakan pemerintah yang bertentangan dengan itu. Tujuan sosialisme adalah memurahkan ongkos hidup rakyat; berbagai tindakan pemerintah sebaliknya memahalkan. Sudahlah beras melompat-lompat naik harganya, hingga tidak terbeli lagi oleh rakyat jelata, juga tarif air, gas dan listrik dinaikkan sampai berlipat ganda. Demikian juga ongkos transport dengan bus, trem dan kereta api, dengan tiada memikirkan apakah ini terpikul oleh masyarakat. Tarif kapal udara yang naik berlipat-ganda tidak saya singgung, karena itu tidak dipakai oleh rakyat jelata. Pemakaian telepon dibebani dengan biaya ekstra Rp 12.500,- sehingga orang-orang kaya saja, saudagar besar atau tukang catut saja nanti yang akan bertelepon. Orang pensiunan dan rakyat jelata rupanya dianggap tidak memerlukan. Apakah pemerintahan sosialisme Indonesia teruntuk meladeni kaum kapitalis saja?"

Ada desas-desus bahwa devaluasi akan diadakan lagi untuk memperoleh export drive. Mereka yang berpikir ke jurusan itu untuk memajukan ekspor tidak mengerti persangkutpautan ekonomi. Dua tahun yang lalu saya peringatkan Saudara akan bahaya merusak kepercayaan kepada uang kita.

Nasiihat saya diabaikan, malah saya disebut "naif". Sekarang Saudara alami sendiri akibatnya. Dan sekarang akan diulangi lagi kesalahan itu?" (Hlm 71-72). 

***

Sebelum kita mengulas surat kelima Bung Hatta yang dikirim ke Bung Karno pada 17 Juni 1963, ada baiknya kita ikuti uraian Mochtar Lubis terkait latar belakang sejarah apa saja yang terjadi sebelum surat itu ditulis.

Pada 24 Desember 1962, melalui Musyawarah Persatuan Karyawan Perusahaan Negara (BUMN kalau sekarang), atas persetujuan Chaerul Saleh sebagai Ketua MPRS, Bung Karno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. (Hlm. 74).

Kultus terhadap pribadi Sukarno semakin dibina dan ditingkatkan, panggilan sebagai Paduka Yang Mulia Pemimpin Besar Revolusi semakin menggema ke seantero negeri. 

Pada permulaan tahun 1963 dengan tegas dan terus terang PKI melancarkan tuntutan agar dibentuk Kabinet Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis) di mana PKI turut serta dalam kabinet. Hubungan antara partai ini dengan Sukarno semakin erat saja. 

Sebagai salah satu korban yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara ketika itu, dalam syarahan ini, dengan geram Mochtar Lubis menulis: "Kegiatan orang komunis di Indonesia tambah berani dan kurang ajar, malahan telah meningkat pada melakukan teror terbuka terhadap lawan-lawan politiknya dengan mempergunakan kekuatan fisik." (Hlm. 76). 

Bukan hanya dalam bidang politik, represi bahkan menjalar sampai ke ranah budaya. Ia menulis: "Orang Komunis menganut paham bahwa juga dalam kebudayan "poliitik adalah panglima", dan segala kreativitas seniman hendak ditundukkan ke bawah kaki politik." (Hlm. 77). 

Dalam uraian ini Mochtar Lubis tidak melupakan sosok yang paling berpengaruh dalam Lekra ketika itu: Pramoedya Ananta Toer. Dalam paragraf yang agak panjang ia menulis:

"Dalam banyak tulisan dan pidato-pidatonya, Pramudya Ananta Toer sebagai sastrawan utama dalam Lekra dengan penuh semangat dan kebringasan memfiitnah, menyerang, dan menghantam semua tokoh-tokoh budaya dan sastrawan serta seniman lain yang tidak hendak menerima konsep "politik adalah panglima" mereka. Pramudya dan kawan-kawannya dalam Lekra mencoba menjual seni realisme sosial, yang harus menyatukan cita-cita perjuangan Partai Komunis Indonesia dengan kreativitas seni mereka. Begitu kejinya cara orang-orang komunis ini menghantam orang-orang yang menolak konsep "politik adalah panglima", sehingga dengan tak jemu-jemunya mereka mengutuk seniman-sastrawan bukan komunis sebagai kontra-revolusione, antek-imperialis, anti-manipol, dan sebagainya. Sikap "politik adalah panglima" dalam kebudayaan ini, telah membawa Pramudya Ananta Toer untuk menulis dalam Harian Rakyat, antara lain, "....bagiku hanya ada satu partai saja yang selama ini tidak berkhianat. Dan partai ini adalah PKI". Kegiatan tokoh-tokoh Lekra ini telah ikut memanaskan suhu politik, dan aksi-aksi merka telah berkembang jadi aksi teror terhadap para budayawan yang bukan komunis." (Hlm. 77-78).

Suasana represi tersebut ternyata berpengaruh juga pada surat kelima Bung Hatta kali ini --sekalipun tetap kritis sebagaimana adanya. Hal tersebut dapat kita baca pada pembukaan surat yang seperti tidak lagi menunjukkan bahwa Bung Hatta sedang mengirim surat kepada seorang sahabat, kawan sesama pejuang kemerdekaan, melainkan surat seorang rakyat kepada pemimpin tertinggi negaranya. 

Demikian pembuka surat itu:

"PYM Presiden Soekarno

Istana Negara,

JAKARTA

Paduka Yang Mulia,

Maafkanlah, kalau PYM yang baru saja pulang dari beristirahat di luar negeri sudah menerima surat semacam ini yang mengutarakan masalah-masalah yang sangat penting. Sebagai seorang yang telah berpuluh-puluh tahun berjuang dan banyak berkorban untuk mencapai Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, saya merasa wajib menulis surat ini. Hati saya cemas melihat kemunduran dalam berbagai bidang.

Pertama, kemerosotan penghidupan rakyat, yang belum ada taranya dalam sejarah Indonesia, lebih dahsyat daripada masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang. Harga beras yang meningkat dengan melompat-lompat dari Rp 4,50,- sampai Rp 60,- @ Rp 70,- sekilo dalam waktu yang singkat adalah suatu bukti yang nyata. Kita selalu mendengung-dengungkan sosialisme, yang menjadi tujuan, tetepi tindakan-tindakan yang diambil pemerintah bertentangan dengan itu. Pendapatan rakyat makin ditekan, apalagi dengan politik inflasi yang dipercepat, tetapi beban rakyat makin diperbesar. Harga-harga diliberalisasikan, tarif-tarif bagi keperluan rakyat yang terpenting sebagai air, listrik dan transport dinaikkan dengan berlipat ganda, sudah dua kali sekurang-kurangnya terjadi selama pemerintahan langsung dipimpin oleh Paduka Yang Mulia. Di segala negeri sosialis dan negeri-negeri yang terkenal sebagai walfare states tarif pemakaian barang-barang yang terpenting buat hidup sengaja direndahkan serendah-rendahnya, sehingga jumlahnya hanya satu fraksi kecil saja dari pendapatan sebulan. Di Swedia pernah saya lihat, bahwa seorang tukang ahli yang mendapat upang Kr. 6,- sejam, ongkos listrik rumahnya sebulan Kr. 10,-, sedangkan air gratis. Di sini ada orang yang sekarang harus membayar harga pemakaian air, listrik dan gas lebih dari 45% --empat puluh lima persen-- dari pendapatannya sebulan yang diperolehnya dari Pemerintah, sedangkan pendapat itu jaug dari mencukupi untuk hidup." (Hlm. 80-81). 

Bung Hatta sangat cemas dengan kemorosotan ekonomi yang terjadi di tahun ini. Belum lagi kemorosotan moral berupa catut dan korupsi yang menghinggapi seluruh tubuh administrasi negara. Salah satu penyebab utama menurut Bung Hatta adalah gaji yang jauh daripada cukup, yang mendorong mereka mau tak mau melakukan hal tersebut.

Bung Hatta melanjutkan:

"..... tujuan kita sosialisme, tetapi mismanagement Pemerintah dalam hal ekonomi menimbulkan satu golongan kapitalis baru yang memandang dirinya "orang elite", yang hidupnya mewah dan menganggap dirinya kelas yang diperlukan benar oleh orang-orang pemerintah di pusat dan daerah. Pertentangan antara kaya dan miskin sangat menyolok mata, belum pernah setajam sekarang ini. Yang tragisnya lagi ialah, bahwa pertumbuhan kelas elit itu, yang tak tahu diri lagi, sebagian besar sejalan dengan perbedaan rasial. Keadaan ini tidak saja mencemoohkan sosialisme, tetapi juga menghambat jalannya proses persatuan bangsa. Tetapi catatan ini juga hanya sebagai peringatan, supaya diperhatikan." (Hlm. 81). 

Dalam uraian ini saya perlu tambahkan (dari sumber lain yang tidak ada dalam buku ini) bahwa kekhawatiran Bung Hatta ini sangat beralasan. Sebagai orang yang anti-Komunis, Bung Hatta sangat paham bahwa kemiskinan yang akut dan ketimpangan sosial yang menyolok mata menjadi lahan subur bagi tumbuhnya komunisme.

Bung Hatta masih melanjutkan suratnya dengan kecemasan lain. Yakni terkait konfederasi Malaya-Filipina-Indonesia (Maphilindo), salah satu usaha untuk merujukkan hubungan yang retak antara Indonesia dan Malaysia. Berikut lanjutkan beliau: 

“Tujuan pokok daripada tulisan ini ialah menyatakan kepada Paduka Yang Mulia kecemasan hati saya tentang pembentukan konfederasi negara-negara yang berasal dari bangsa Melayu, yang pada prinsipnya PYM setujui. Pembentukn konfederasi ini bertentangan dengan politik bebas dan aktif, yang menjadi dasar politik luar negeri Republik Indonesia.” (Hlm. 82).

Bung Hatta tidak menolak untuk bersahabat dengan negara tetangga siapa saja, namun politik menuju konfederasi antara Indonesia dengan negara lain hanya akan membuat politik bebas aktif negara kita menjadi kehilangan statusnya. Apalagi Malaysia dan Filipina dalam beberapa bidang terikat pada politik pro-Barat. Beliau kemudian menegaskan: 

“Indonesia harus tetap berdiri di atas politik bebas dan aktif dan tidak dapat mengikat diri dalam suatu konfederasi dengan Filipina dan Malaya berdasarkan semboyan satu turunan. Dalam suatu interview dengan berbagai wartawan di Manila, Wakil Presiden Palaez berkata, bahwa semboyan Indonesia “Bhineka Tunggal Ika” tepat benar dijadikan sendi konferensi itu. Pendapat itu salah sama sekali. Bhineka Tunggal Ika berlaku bagi satu negara dalam susunannya ke dalam, seperti Indonesia, yang seluruhnya diikat oleh satu ideologi, tetapi tidak terpakai bagi tiga negara yang berlain-lain ideologinya.

Akhirnya, konfederasi antara Indonesia, Filipina dan Malaya, yang berlain-lainan ideologinya akan menyukarkan saja pertumbuhan sosialisme di Indonesia. Jadinya, dari kedua-dua segi, ke dalam dan ke luar, konfederensi yang direncanakan itu bertentangan dengan kepentingan Indonesia.

Hal ini saya tegaskan kepada Paduka Yang Mulia, sebab dalam satu dua pekan lagi YPM akan pergi berunding pada tingkat yang tertinggi tentang pembentukan konfederasi tersebut dengan Presiden Macapagal dan PM Tengku Abdul Rahman." (Hlm. 81-82). 

Yang menarik adalah surat ini ditutup dengan catatan kaki yang tidak pendek, berisi curhat terkait uang pensiunannya yang hampir tak mencukupi sekadar untuk bayar listrik. Saya membacanya dengan trenyuh.

Sayang sekali bila tak kita lampirkan pula di sini, demikian:

"PS.

Di atas saya sebut, bahwa ada orang membayar 45% dari pendapatan untuk rekening air, gas dan listrik. Perbandingan itu lebih timpang lagi bagi saya sendiri. 

Pensiunan yang saya terima untuk bulan Mei 1963 berjumlah Rp 5.762,75

Rekening Listrik bulan Mei yang harus saya bayar berjumlah Rp 3.935,50 

Jadinya hampir 70% dari pensiun saya.

Dalam harga listrik yang harus dibayar itu termasuk "bea muatan" sejumlah 1.170,- yang tetap dibayar sekalipun tidak ada pemakaian listrik.

Dari angka-angka ini Paduka Yang Mulia dalat memahamkan sendiri, bahwa pembantu-pembantu PYM dan pegawai-pegawai yang bersangkutan yang menelorkan tarif semacam itu sama sekali tidak mengerti apa sosialisme yang harus dituju dan apa yang dikatakan uitbuiting, menghisap darah orang. Dalam negara kapitalisme liberal sekalipun tidak mungkin terjadi semacam itu, karena ada parlemen yang mengontrol politik pemerinta. Yang demikian itu hanya bisa terjadi dalam suatu negara kapitalisme fasis, di mana tak ada instansi yang mengontrol tindakan alat-alat negara, c.q. pemerintah, yang tidak bisa membuat peraturan semau-maunya saja. Oleh karena pembantu-pembantu PYM mengatakan diri mereka tidak bertanggung jawab, maka segala yang mereka perbuat ditimpahkan kepada tanggung jawab PYM. 

Menjadi pertanyaan sekarang bagi banyak orang, mungkin juga bagi segala orang yang menderita dan berpikir: inikah jalan ke sosialisme? Apakah sosialisme bukan menjadi lip service saja seperti juga dengan Pancasila?

Ada baiknya PYM renungkan masalah ini." (83-84).

****

Surat ke-6 (24 Juni 1963) sangat pendek, hanya satu paragraf. Isinya sekadar mengabarkan kondisi kesehatan paska ranat inap di rumah sakit. Bung Karno turut menjenguk ketika itu. Tidak perlu kita cantumkan di sini. 

Begitu pula surat ke-7, tertanggal 23 Juni 1964. Dalam surat itu Bung Hatta membahas panjang lebar mengenai proyek Bendungan Asahan. Ini adalah proyek lama sejak Bung Hatta masih menjabat sebagai menjadi wakil presiden. Belakangan proyek tersebut tiba-tiba dibatalkan setelah Bung Hatta meletakkan jabatannya. Intinya beliau sangat menyesalkan sikap Ali Sastroamidjojo karena memutus sepihak tawaran Jepang untuk membangun proyek tersebut. 

".... Ali di muka saya menjawab "baiklah", tetapi dalam praktek dia menjalankan politik yang berlainan sama sekali. Dalan perundingan tentang pampasan perang Jepang itu dipersoalkan ialah jumlahnya pampasan yang harus dibayar oleh Jepang. Pemerintah kita menuntut 17 milyar dolar, sedangkan Jepang tidak sanggup menbayar lebih dari 50 milyun dolar...." (Hlm. 96).

Dan ketika ditanya ke Ali apa sebab proyek tersebut batal? Jawaban Ali sebagaimana ditulis oleh Hatta dalam suratnya: "pemerintah kuatir kalau Jepang sudah mengerjakan Proyek Asahan itu, dia tidak mau membayar lagi yang selebihnya. Saya sedikit marah dan mengatakan kepadanya: Dan sekeang apakahnyang yang kau peroleh? Proyek Asahan tidak, pampasan tidak."

***

Sampailah kita pada surat yang terakhir, surat terpanjang. Ini surat yang ditulis pada tanggal 1 Desember 1965 (dua bulan setelah peristiwa Gestapu).

Dalam surat ini Bung Hatta menyinggung kembali masalah inflasi. Ini untuk ketiga kalinya beliau membahas kebijakan pemerintah dalam bidang moneter, yang dianggapnya merugikan rakyat kecil.

"Bukan suatu usaha kejurusan mengekang inflasi yang kita lihat sekarang, melainkan masyarakat dikejutkan oleh suatu revolusi harga yang dilancarkan oleh pemerintah sendiri. Harga bensin dinaikkan dari Rp 4,- menjadi Rp 250,-, yaitu 6250%, harga minya tanah naik dari Rp 15,- sampai Rp 150,- seliter. Tarif gas dan demikian juga kiranya tarif listrik naik kira-kira 20x lipat." (Hlm. 104).

Begitu pula harga kebutuhan pokok yang lain, seperti beras naik tiga kali lipat hanya dalam seminggu dari Rp 1000,- menjadi Rp 3000,-. Tarif opelet dan becak juga naik dua kali lipat. Dengan sendirinya harga-harga barang yang lain juga meningkt. Menurut Bung Hatta, revolusi harga yang dilancarkan oleh pemerintah ini akan menimbulkan efek psikologis yang jelek sekali.

"Efek psikologisnya jelek sekali, karena terlebih dahulu rakyat digembirakan dengan pengumuman bahwa Presiden dan para wakil perdana menteri sudah mempertimbangkan akan menaikkan gaji pegawai negeri dan upah sehingga sama besar dengan gaji dan upah oleh perusahaan swasta. Tetapi sebelum ini terjadi sudah dinaikkan harga berpuluh kali lipat dengan segala pertaliannya ke jurusan harga dan sewa yang lainnya, sehingga rakyat putus asa dan merasa tertipu. 

"Tindakan yang tepat seharusnya menurut psikologinya ialah menaikkan terlebih dahulu gaji dan upah pekerja, dan sesudah itu baru dinaikkan berangsur-angsur tarif dan harga barang-barang buat perusahaan-perusahaan pemerintah...." (Hlm.104-105).

Bung Hatta juga menyinggung soal manajemen harga bensin, beliau menghendaki agar harga yang dijual ke dalam (rakyat) harus lebih rendah dari harga yang dijual ke luar (ekspor). Bila pun ada kerugian sedikit terkait harga ke dalam tadi, bisa disubsidi dari keuntungan harga ke luar yang diperoleh. Sayangnya, hal tersebut tidak terjadi sebab pemerintah keburu menasionalisasi perusahaan asing.

"Suatu kesalahan besar dalam melaksanakan produksi minyak ialah karena kita terlalu banyak terseret oleh agitasi PKI terhadap perusahaan minyak kapitalis asing, dengan tiada mempertimbangkan lebih dahulu masalah bagaimana menggantinya penjualan minyak keluar yang pengangkutannya dan mencarikan pasarnya masih di tangan mereka.

Sebelum kita dapat menggantikan produksi dan penjualan oleh maskapai asing itu dengna secara rasional, kita sudah menguasai seluruhnya. Akibatnya, penjualan keluar kurang sekali. Dan kerugian ini mau ditimpakan kepada rakyat sepenuhnya dengan menaikkan harga bensin sampai 62 kali lipat. Tidak tepat ucapan Chaerul Saleh, bahwa harga bensin hanya menimpa kapitalis-kapitalis besar yang punya mobil bagus-bagus, sebab banyak sekali alat-alat pengangkutan, yang mengangkut barang-barang keperluan hidup rakyat, berjalan dengan bensin." (Hlm. 105-106).

Masih ada beberapa pokok pembahasan terkait kebijakan moneter, tapi saya rasa substansinya sama, Bung Hatta pada intinya menganjurkan rasionalisasi dan penghematan terlebih dahulu, sebelum menaikkan harga barang-barang produksi pemerintah. 

Surat diakhiri dengan pesan Bung Hatta untuk Bung Karno: 

"Ada baiknya, apabila Bung mengumpulkan beberapa orang ekonom yang cakap, terambil dari kalangan pemerintah, departemen, dan universitas dan diberi mereka tugas untuk merundingkan secara bebas, cara bagaimana menghadapi masalah ekonomi sekarang ini yang merusak moril dan moral manusia.

Surat saya ini sudah agak panjang, sebab itu saya sudahi saja di sini. Mudah-mudahan pokok-pokok yang saya bentangkan di atas mendapat perhatian Bung. Wassalam." (Hlm. 109). 

*** 

Bung Hatta menunjukkan kepada kita bahwa beliau konsisten memegang prinsipnya.

Ada banyak pelajaran yang dapat kita petik dari surat-surat Bung Hatta ini. Satu hal yang penting: betapa pun hebatnya pertentangan pendapat, tetapi hubungan pribadi haruslah tetap dijaga dengan baik. 

Juga pesan yang tidak kalah penting, kita kutip sebagaimana Mochtar Lubis menuliskan dalam catatan penutup buku ini: "Betapa hasrat hendak berkuasa secara mutlak, dan sepanjng umur, telah membawa Soekarno ke praktek-praktek berpolitik, dan gagasan-gagasan yang penuh bahaya dan membawa bencana bagi negeri kita." (Hlm. 117).

Demikianlah kita akhiri tulisan yang panjang ini.[]

Iwan Mariono

Sukabumi, 4 Januari 2024