Mario Blog's

Unggahan terkait MBG kemarin ditanggapi oleh seorang kawan Malaysia saya dengan mengirimkan flyer ini. Katanya, di Malaysia sejak tahun 1979 sudah diperkenalkan Rancangan Makanan Tambahan (RMT). Ini khusus untuk anak yatim dan anak orang miskin. Jadi anak-anak ini harus sarapan pagi di sekolah yang sudah disediakan oleh kerajaan. Semuanya gratis. 

Saat saya tanya siapa yang menentukan anak tersebut masuk kategori miskin, jawabannya adalah pihak sekolah dan ketua kampung. Ada borang yang perlu diisi untuk data yang diperlukan. Juga dibedakan antara keluarga yang punya banyak anak dengan yang hanya satu atau dua anak. Misal, seorang ayah yang punya penghasilan dua ribu ringgit punya dua anak, sedang ayah yang lain dengan penghasilan sama tapi punya enam orang anak, maka anak-anak dari keluarga yang terakhir ini berhak menerima RMT. 

Saya kira ini lebih tepat sasaran. Mengumpulkan anak yatim jelas lebih mudah daripada menentukan siapa masuk kategori anak miskin. Tapi itulah tugas utama pemerintah. Jadi, tak semua anak Indonesia harus diberi MBG. Bahkan lebih dari 6 persen anak masuk kategori kelebihan gizi. 

Jika tujuan pemerintah melalaui MBG adalah memberantas stunting, jelas ini sudah tidak tepat sasaran. Apalagi yang butuh nutrisi itu lebih kepada ibunya ketika masih mengandung, dan bukan anaknya yang sudah masuk usia sekolah. 

Sekarang anggaplah semua anak memang butuh MBG, kecuali angka 6 persen kelebihan gizi itu. Artinya masih ada anak lebih dari 90 persen anak. Yang menjadi persoalan adalah kenapa harus di dapur yang terpadu, artinya dapurnya harus ada terlebih dahulu. Kenapa tidak sekolahnya langsung yang dijadikan dapur umum. 

Sebenarnya akan lebih afdol lagi jika orang tua siswa dilibatkan. Saya bayangkan ibu-ibu yang terlibat ini justru akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Bisa jadi anggaran 15 ribu per porsi itu hanya akan terpotong seribu atau dua ribu untuk akomodasi, tidak sampai 5 ribu. Orang tua siswa jelas lebih rela tombok demi menyediakan makanan yang terbaik untuk anaknya. 

Jadi, peran pemerintah dalam hal ini adalah sebagai pengawas bagi orang tua siswa, agar standar kualifikasi makanan yang hendak diberikan benar-benar terpenuhi. 

Bisa yang seperti ini terjadi bila MBG diserahkan ke kontraktor?

Sebagai pencinta sejarah (history), mempelajari ilmu sejarah (historiography) ternyata sangat penting. Sebab, kita tak hanya dicekoki oleh seberapa banyak informasi, melainkan juga dituntut untuk memahami apa tujuan belajar sejarah dan bagaimana sejarah direkonstruksi. 

Pemahaman ini saya dapatkan setelah mengkhatamkan dua buku dari trilogi Pengantar Ilmu Sejarah karya Kuntowijoyo (Pengantar Ilmu Sejarah; Metodologi Sejarah; dan Penjelasan Sejarah). Judul terakhir baru saya baca setengahnya. Tiga buku ini membawa saya memandang sejarah sebagai ilmu penting yang kehadirannya selalu mengiringi langkah kaki kita di mana pun berada, disadari atau tidak. 

Jika dikatakan bahwa orang bijak adalah orang yang belajar dari sejarah, maka orang cerdas sekaligus bijaksana adalah mereka yang belajar dari sejarah sekaligus kritis dalam membaca sejarah. Historiografi membawa kita menjadi pembaca sejarah yang kritis. 

Nah, buku yang sedang saya pegang ini adalah historiografi yang akan menuntun Anda bagaimana membaca sejarah dengan cara yang baru dan (menurut saya) lebih baik, khususnya membaca kepingan sejarah yang ada dalam Al-Qur'an. 

Tak banyak buku bertema seperti ini. Apalagi ia ditulis dengan pendekatan ilmiah melalui sumber-sumber otoritatif, di antaranya adalah buku trilogi Prof. Kuntowijoyo yang saya sebutkan di atas. Jadilah buku ini menjadi pengobat kerinduan saya pada karya Pak Kunto tersebut. 

Saya baru sampai bab 3 (halaman 50an). Jika melihat daftar isinya, saya menarik kesimpulan bahwa karya ini masuk kategori buku yang layak dibaca sampai khatam. Hanya saja pada awalan bab 2 (kalbu dan sejarah), ada pernyataan penulis yang beda dengan pendapat dengan yang saya yakini. Yakni terkait proses berpikir: apakah terjadi di otak atau jantung. Penulis buku ini cenderung memilih yang kedua. (Hlm. 29). 

Sementara saya, melalui nalar anatomi dan fisiologi standar, meyakini bahwa proses berpikir itu terjadi di otak, khususnya bagian depan yang dikenal sebagai lobus frontalis. Inilah bagian dari otak luhur manusia, yang membedakannya dengan binatang yang menjalani hidup hanya berdasarkan insting. 

Jika penulis merujuk pada "qolbu yang ada di dalam dada" dalam Surat Al-Hajj ayat 46 sebagai acuan, saya justru meyakini qolbu itu perpaduan antara keduanya: otak dan jantung. Yakni proses berpikir (tafakur)' yang terjadi di lobus frontal dan 'berperasaan atau penghayatan (tadzakkur)' yang dalam manifestasi klinisnya melibatkan aktivitas jantung. Jantung bisa berdegup kencang saat manusia takjub atau takut. Sebaliknya ia bisa melemah saat sedang bersedih dan larut dalam penyesalan. 

Meskipun demikian, terlepas dari perbedaan ini, saya memberi apresiasi yang tinggi untuk terbitnya buku ini. Tema yang jarang sekali diangkat. Satu poin penting yang dijelaskan dalam buku ini menurut saya harus menjadi pedoman seorang Muslim dalam mengaji sejarah adalah: "Sejarah sebagai disiplin ilmu bukan alat untuk memuaskan hasrat intelektual dan karir akademik semata. Dalam Islam, seluruh pengetahuan perlu dijadikan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah." (Hlm. 46).

Maka, membaca buku-buku sejarah (dengan nalar kritis) pada hakikatnya adalah juga merupakan aktivitas ibadah. 

"Ketika peristiwa sejarah ditimbang dengan nilai-nilai Islam, bahkan sejarah yang tampaknya tidak berkaitan langsung dengan dunia Islam pun tetap mengandung banyak pelajaran dan hikmah." (Hlm. 48).

Dua jam pertama saya di kafe Gramedia Matraman tak terasa habis untuk membaca dan menganalisa buku ini. Menurut saya buku ini diterjemahkan dengan sangat baik, sesuai judul aslinya On Palestine (tanpa sub judul). Saya memang tidak niat membelinya, hanya sekadar ingin numpang. Tapi setelah menyelesaikan satu bab dari tulisan Ilan Pappe, saya putuskan bahwa saya harus membeli buku ini. 

Saya terpesona dengan narasi yang coba dibangun oleh Ilan Pappe. Ia mencoba untuk membuat historiografi baru (dalam menulis konflik Israel-Palestina dan mendiskusikan di ruang publik), dengan menambahkan tiga entri baru: dekolonisasi, pergantian rezim, solusi satu negara. 

Ilan Pappe terinspirasi dari gagasan Edward W Said, bahwa narasi-lah yang pada akhirnya akan menjadi hegemoni. Sasaran Pappe jelas, melalui pembangunan narasi baru, ia ingin menyadarkan masyarakat Barat (Amerika dan Uni-Eropa). 

Mari kita bahas satu per satu. 

DEKOLONISASI. Istilah ini lahir belakangan, setelah diksi kolonisasi mengalami pergeseran makna. Awalnya netral sebagai menghuni suatu wilayah, kini berkonotasi negatif menjadi melakukan penjajahan. Perubahan makna ini terjadi terutama setelah Perang Dunia II berakhir.  Masyarakat dunia tidak ingin ada penjajahan satu bangsa atas bangsa lain. 

Dari sinilah Ilan Pappe menjelaskan bahwa tujuan utama Zionisme dibentuk pada abad ke-19 adalah memang sebagai negara kolonialisme, yang dalam bahasa Ibrani disebut le-hitnahel. Zionis awal menggunakan istilah itu dengan bangga, sebab diksi tersebut waktu itu masih diterima secara positif oleh publik.

Kiwari, Zionisme modern (mewujud dalam bentuk Negara Israel) mencoba mengaburkan istilah tersebut. Tetapi memori kolektif tak bisa diubah bahwa tujuan Zionisme memang untuk menjajah (kolonialisme) Palestina. Memori inilah yang coba dihidupkan kembali oleh Ilan Pappe.

PERGANTIAN REZIM. Ilan Pappe menolak narasi lama terkait solusi dua negara (two state solution) sebagai bagian dari Ortodoksi Perdamaian. Menurutnya, tak akan pernah ada perdamaian, selama penduduk Palestina yang diusir dari rumahnya tak diizinkan untuk kembali ke rumah atau daerahnya masing-masing. 

Pembagian dua negara sebagai realpolitik inilah yang dianut oleh banyak aktivis perdamaian. Bahkan di Indonesia, tak sedikit influencer media sosial yang memilih pendapat ini sebagai win win solusion. 

Padahal menurut Pappe: "Pembagian dalam sejarah Palestina merupakan tindakan penghancuran yang dilakukan dalam kerangka "rencana perdamaian" PBB yang tidak menarik kecaman internasional sama sekali. Dengan demikian, istilah-istilah dalam kamus internasional dari periode formatif yang menandakan nilai-nilai damai positif seperti pembagian wilayah itu adalah newspeak--meninjam istilah terkenal George Orwell untuk realitas yang menipu. Pembagian wilayah menandakan keterlibatan internasional dalam kejahatan penghancuran, bukan tawaran perdamaian." (Hlm. 29).

Pappe tidak menuliskan hal ini. Tapi tiba-tiba saja saya teringat Belanda yang ingin mengajak berunding dan berdamai dengan Indonesia, justru setelah mereka melakukan agresi militernya yang kedua dan menangkap tokoh-tokoh pejuang utama seperti Sukarno, Hatta, Sjahrir, dan Hadji Agus Salim. Lucu sekali. Mengajak damai pemilik rumah setelah rumahnya dirampok dan pemiliknya ditangkap adalah solusi yang tidak rasional. 

SOLUSI SATU NEGARA. Inilah solusi yang ditawarkan oleh Ilan Pappe. Ia tidak menyebut apa nama dari negara yang dibentuk tersebut nantinya. Tapi yang pasti, solusi satu negara adalah solusi yang paling rasional. 

Solusi ini hanya membutuhkan kesadaran kolektif publik bahwa demokrasi Barat, bahkan PBB, secara tegas menolak pembentukan negara apartheid (seperti yang pernah terjadi di Afrika Selatan). Sebab ia merupakan kejahatan kemanusiaan berdasarkan hukum internasional. 

Israel jelas-jelas hendak membentuk negara apartheid yang hanya menerima Yahudi sebagai ras tunggal. Ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Apalagi pendirian itu ditegakkan dengan melalukan genosida. 

Ilan Pappe menulis: "Siapa pun yang telah berada cukup lama di Israel, seperti saya, tahu bahwa korupsi terburuk orang-orang muda Israel adalah indoktrinasi yang mereka terima, yang sepenuhnya mendehumanisasi orang Palestina. Ketika melihat bayi Palestina, seorang tentara Israel tidak melihat bayi--dia melihat musuh." (Hlm. 24). 

Mungkin banyak yang pesimis dan bahkan sinis dengan gagasan Pappe ini, tak terkecuali dari kelompok tertentu yang pro-Palestina. Akan tetapi, Pappe sudah menyiapkan jawabannya: "Rezim dapat berubah secara dramatis dan drastis, tetapi juga mungkin secara bertahap dsn tanpa pertumpahan darah. Meskipun gejolak di bekas Yugoslavia dan Suriah berfungsi sebagai peringatan tentang bagaimana perubahan rezim dapat berjalan buruk, sebagain besar contoh sejarah dalam waktu-waktu terkini adalah perubahan rezim non-kekerasan, atau hampir non-kekerasan. Karena itu, entri terakhir dalam kamus baru, Solusi Satu Negara, didasarkan pada harapan bahwa visi yang jelas tentang bagaimana hubungan masa depan antara korban dan pelaku kejahatan diatur akan menunjukkan juga sifat perubahan yang diperlukan dan cara untuk mencapainya." (Hlm. 27-28).

Saya optimis dengan narasi yang dibangun oleh Pappe ini. Terbukti sepuluh tahun dari sejak buku ini pertama kali terbit, simpati terhadap kemerdekaan Palestina semakin bertambah dari berbagai kalangan di berbagai belahan dunia. 

Pappe menulis: "Untuk keluar dari paradoks yang disebutkan di atas, ide-ide kelompok perdamaian lama harus ditinggalkan. Komunitas internasional yang tertarik membantu Palestina perlu mendukung upaya untuk menjadikan Israel sebagai negara paria, selama Israel terus mendorong kebijakan apartheid, perampasan, dan pendudukan." (Hlm. 30). 

Paria merujuk kepada negara yang dikucilkan secara internasional. 

Demikian.

Ini buku sangat bagus. Dengan referensi yang kaya, buku ini menjelaskan bagaimana sejak awal merdeka, Indonesia sudah menanggung utang milyaran gulden. Kita merdeka secara politik, tetapi secara ekonomi kita benar-benar dicekik. Dualisme bank sentral antara BNI dan DJB (De Javasche Bank) sepanjang periode revolusi (1945-1949) menunjukkan bahwa perang di lapang ekonomi tak kalah sengitnya. 

Begitu sampai pada bab 4, saya benar-benar dibuat gregetan. Sebenarnya sejak sepuluh tahun yang lalu, ketika 2015 saya baca biografinya Soemitro Djojohadikusumo terbitan Sinar Harapan, 2019 saya baca biografinya Sjafruddin Prawiranegara yang ditulis oleh Ajip Rosidi, dan 2022 saya baca "Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia"-nya Kahin, perasaan saya tidak berubah: gregetan. Tiga buku tersebut termasuk yang dijadikan sebagai referensi untuk menyusun buku ini. Semua menjelaskan betapa berat beban negara yang baru merdeka ini. Indonesia dituntut menanggung utang sebesar 6.2 milyar gulden. 

Setelah melalui perdebatan panjang dan alot tanpa titik temu, di akhir Perjanjian KMB itu ditetapkan angka sebesar 4.2 milyar gulden. Dengan rincian: 2.5 milyar utang dalam negeri, 1.7 milyar hutang luar negeri. Utang dalam negeri yang dimaksud tak lain adalah biaya yang dihabiskan oleh Belanda untuk menghancurkan Republik Indonesia melalui pendudukan kembali dan agresi militer (I dan II). 

Itulah sebabnya pada periode revolusi itu Belanda menolak istilah agresi, dan memilih polisionil (pengamanan). Sebab agresi adalah sebuah bentuk serangan terhadap negara lain, sementara Belanda menganggap tindakannya adalah bentuk pengamanan dalam negeri (Hindia Belanda). Artinya, para pejuang kemerdekaan itu tak lain dianggap sebagai pemberontak. 

Ibaratnya, ada maling yang menjarah rumahmu, tetapi justru engkau yang dituntut untuk mengganti semua kerugian.

Tidaklah berlebihan kalau saya katakan bahwa buku "#ResetIndonesia, Gagasan tentang Indonesia baru" merupakan buku paling lengkap dalam membedah permasalahan Indonesia dari berbagai aspek: sosial, budaya, ekonomi, ekologi, politik, pendidikan, kesehatan, sampai tata ruang.

Meskipun tak semua aspek tersebut dibahas sampai rinci mengenai teknis di lapangan, namun ia pantas kita sebut sebagai sebuah prolegomena terhadap pembacaan Indonesia secara paripurna, dengan filosofi yang baru.

Anda yang sudah selesai membaca akan sepakat bahwa buku ini membuat kita mengetahui banyak hal, meski beberapa aspek hanya superfisial. Jurnalis yang baik memang dituntut menguasai berbagai dimensi pengetahuan, untuk kemudian mengartikulasikannya dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang. Buku ini memenuhi kriteria tersebut.

Ditulis oleh dua orang jurnalis par excellent, yang masing-masing sudah berkeliling Indonesia sebanyak dua kali selama setahun, Farid Gaban (2009-2010) dan Dandhy Dwi Laksono (2015-2016). Ekspedisi kedua mereka tempuh bersama (2022-2023) selama 424 hari. Dan nampak lebih seru karena ditemani oleh dua orang junior yang mewakili generasi baru: Yusuf Priambodo (millenial), dan Benaya Harobu (gen Z). Mereka berdua juga menyumbang tulisan untuk buku ini. Ekspedisi ketiga secara kolektif ini mereka beri nama: Ekspedisi Indonesia Baru. Semua ekspedisi yang sudah mereka jalani ditempuh dengan sepeda motor.

Kembali kepada masalah yang dibahas dalam buku Reset Indonesia. Saya pikir masalah negara ini sudah sedemikian kompleks, sehingga perlu untuk di-RESET. Pemilihan diksi yang tepat. Tak sekadar restart, apalagi refresh.

Mungkin tidak urut, tapi mari kita bahas tiga hal paling fundamental yang menurut saya ada dalam buku ini.

(I)

Paradigma

Untuk mewujudkan Indonesia yang baru, pertama-tama harus di-reset adalah paradigma. Yakni mengubah cara kita berpikir, baik secara kolektif maupun personal. Terutama untuk para pemangku kebijakan. Sebab merekalah penentu arah pembangunan ekonomi secara nasional.

Dalam memahami pertumbuhan ekonomi, misal. Tak semua pertumbuhan mesti dinilai dari seberapa banyak yang kita produksi (apalagi produksi massal). Buku ini, mengambil inspirasi dari karya EF Schumacher "Small is Beautiful", mengajarkan sebaliknya: kecil namun punya manfaat yang keberlanjutan (sustainable) justru yang paling utama. Mengambil secukupnya dan seperlunya saja.

Kehidupan dari beberapa masyarakat adat dijadikan contoh dalam buku ini. Salah satunya yang perlu saya sebut: Kasepuhan Ciptagelar. Ini adalah kampung adat yang terletak di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Kebetulan saya sendiri pernah berkunjung dan melihat langsung kehidupan di tempat tersebut. Kampung adat yang mandiri, mereka tidak menjual hasil panen. Menanam hanya setahun sekali. Tetapi dalam hal ketahanan pangan, mereka siap diadu dengan proyek food estate.

Manusia harus belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Seringkali keinginan yang tanpa batas itu dengan mudah tumbuh menjadi keserakahan. Sistem ekonomi apa yang kita anut ternyata sangat menentukan pandangan hidup. Dalam hal ini, ilmu ekonomi tak ada yang bebas nilai, ia selalu bias dengan ideologi tertentu.

Buku ini jelas menolak ekonomi liberal, yang dalam praktiknya banyak merugikan masyarakat kecil. Dalam pasar bebas, tidak mungkin masyarakat kecil bisa bersaing dan mengalahkan kapitalis pemilik modal besar. Salah satu efek negatifnya adalah privatisasi sektor publik.

Agar mudah memahami kita ambil satu contoh. Mungkin gen Z atau gen Alfa tidak merasakan, menganggap hal ini lumrah dan baisa, tetapi Anda yang terlahir sebagai generasi boomer harusnya terheran-heran dan tidak menyangka bagaimana bisa air minum yang dulu diperoleh secara gratis, bahkan beberapa tinggal minum tanpa harus dimasak, semakin kiwari justru makin banyak dikemas dan dikomersilkan. Sekarang apa-apa harus beli, bahkan untuk air yang menjadi kebutuhan hidup paling mendasar. Ditambah, eksploitasi alam yang berlebihan membuat air di sumur Anda jadi tidak layak untuk diminum karena potensi logam berat yang terkandung.

Sumber mata air yang harusnya jadi milik publik malah terprivatisasi. Privatisasi adalah pilar dari kapitalisme. Sungguh ironis oleh karena dalam konstitusi kita ada pasal 33, yang salah satu ayatnya mengatur kepemilikan air: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Itu baru satu contoh kasus. Kita belum membahas contoh yang lain seperti tanah, garis pantai, reklamasi, wisata premium, dan lain-lain. Pada akhirnya warga akan semakin terdesak dan tidak berdaulat. Sehingga: ".... semakin liberal ekonomi justru makin kecil peluang kita sebagai bangsa merumuskan apa yang baik untuk diri sendiri secara berdaulat." (Hlm. 79).

Sebagai penggantinya adalah koperasi. Tetapi perlu diingat, ada perbedaan yang mendasar antara koperasi yang autentik dan koperasi abal-abal, bahkan rentenir berkedok koperasi. Koperasi yang baik, salah satunya melibatkan partisipasi masyarakat, ia tumbuh dari bawah (bottom up), dan bukan sebaliknya dari atas ke bawah (top down). Itulah koperasi yang dicita-citakan oleh Bung Hatta.

Buku ini tidak merinci secara lengkap bagaimana cara kerja koperasi. Saya pun tidak akan membahasnya secara mendalam. Namun ada rekomendasi buku yang layak dibaca untuk lebih memahami bagaimana koperasi dijalankan secara teknis, yakni buku karya Suroto berjudul "Koperasi Lawan Tanding Kapitalisme". Ini buku bagus, sudah pernah saya buat resensinya.

(II)

Reforma agraria (land-reform)

Sebagian besar isi buku ini dijiwai oleh pemikiran Bung Hatta. Saya catat ada lebih dari tiga puluh kali namanya disebut sepanjang isi buku. Tidak saja perihal koperasi dengan ekonomi kerakyatannya, melainkan juga mengenai reforma agraria. Sampai dibuat satu judul khusus dalam buku ini: "Bagi-Bagi Tanah ala Bung Hatta, reforma agraria tanpa basa-basi".

Kenapa setiap tahun harga tanah bisa melambung tinggi? Sebab tanah sudah menjadi komoditas paling seksi yang mengalahkan harga emas. Dengan hanya bertumpu pada gaji UMR, tidak heran bila generasi milenial banyak yang tidak bisa menjangkau harga tanah, apalagi dilanjut membangun rumah. Jangan tanya generasi yang di bawahnya. Tanah harus dikembalikan kepada fungsi dasarnya.

Tanah (selain air) harusnya tidak boleh dijadikan komoditas. Sebab, seperti yang dikatakan oleh Bung Hatta: "Akumulasi penguasaan tanah dapat menjadi alat satu kelompok masyarakat untuk menindas kelompok lain." (Hlm. 178).

Merenungkan kembali pembahasan mengenai reforma agraria ini. Tiba-tiba saya teringat pada uraian Nurcholish Madjid aka Cak Nur dalam karya bukunya "Islam, Doktrin dan Peradaban". Dalam salah satu tulisannya di buku itu Cak Nur memuji ijtihad yang berani dari Umar bin Khattab, ketika menolak menjadikan tanah hasil penaklukan sebagai harta rampasan perang (ghanimah). Padahal Al-Quran sudah mengatur mengenai ghanimah ini.

Bayangkan bila tak ada ijtihad dari Umar, tanah Imperium Persia yang maha luas itu mungkin akan dikuasai oleh hanya segelintir orang. Semangat jihad dan penaklukan mungkin tak lagi bersandar pada niat untuk tegaknya syariat, melainkan ingin menguasai lahan seluas-luasnya. Etika Islam yang dibangun oleh Umar jelas bertentangan dengan spirit kapitalisme.

Entah kenapa reforma agraria ini jarang sekali menjadi pembicaraan publik, mungkin masih ada anggapan bahwa itu gagasannya PKI pada masa lalu. Padahal, seperti yang tertulis dalam buku ini: "Bung Hatta, yang memainkan peran kunci dalam menyusun rancangan undang-undang agraria, bahkan sudah menulis soal ketidakadilan tanah ketika dia mengasuh majalah Hindia Poetra di Negeri Belanda pada 1922, pada usia 20 tahun. Jadi, keliru yang mengatakan bahwa land-reform adalah gagasan PKI." (Hlm. 183)

Tak heran bila kalimat dalam pasal 33 itu merupakan hasil pemampatan dari pemikiran-pemikiran Bung Hatta. Betapa pentingnya masalah land-reform ini. Bila tak bisa menjadikan tanah sebagai properti bersama, minimal kita bisa membatasi berapa banyak seorang individu boleh memiliki tanah. Termasuk pembatasan lahan konsesi untuk korporasi.

Fakta mengejutkan dalam buku ini: "Bahkan di kalangan perusahaan ada ketimpangan tajam: 60 persen lahan konsesi dikuasai oleh 1 persen saja perusahaan. Sinar Mas Group, misalnya, menguasai konsesi lahan sekitar 5 juta hektare, lebih luas dari wilayah kelola seluruh badan usaha milik negara (BUMN) digabung jadi satu. Padahal, menurut aturan awal, maksimal konsesi hutan adalah 500 hektare. Perusahaan-perusahaan yang lebih kecil, yang sudah menguasai luas lahan rata-rata ribuan hektare, masih bersaing ketat satu sama lain. Seringkali dengan menyerobot lahan masyarakat atau hutan negara yang kosong di luar wilayah konsesi." (Hlm. 179).

Ini semua perlu kita suarakan, untuk mencapai keadilan sosial sekaligus mencegah agar tanah tidak dijadikan sebagai alat untuk menindas rakyat kecil, seperti yang dikemukakan oleh Bung Hatta di atas.

(III)

Demokrasi desa

Saya sepakat bahwa demokrasi yang autentik itu ada di desa. Ini berbeda dengan demokrasi skala nasional yang lebih sering abal-abal, bahkan tipu-tipu. Kadang kita disodorkan dengan pilihan-pilihan yang tak kita kehendaki. Sebab, kita memang tak bisa memilih dalam arti yang sebenarnya. Demokrasi nasional sangat transaksional, disebabkan oleh biayanya yang terlalu mahal.

Kadang kita memilih pemimpin berdasarkan kriteria penuh pencitraan yang digambarkan oleh media. Sudah menjadi kebiasaan rakyat Indonesia gampang terpukau oleh pemimpin populis, menganggap ia mewakili aspirasi rakyat. Kenyataan belum tentu demikian. Dan ini kejadian yang sering terulang. Bahasa kasarnya: gampang dibodohi.

Istilah demokrasi desa tidaklah disebut secara spesifik dalam buku ini. Istilah tersebut saya pakai untuk menyimpulkan secara keseluruhan isi dari Bab 6 (Reset Indonesia) --bab terakhir dalam buku ini. Gagasannya banyak terinspirasi dari Bung Hatta. Demokrasi desa dasarnya kedaulatan rakyat.

Berbeda dengan demokrasi Barat yang cenderung bersandar pada individualisme, dalam pandangan Hatta, demokrasi Indonesia terbentuk berdasarkan pada semangat kolektivisme (kebersamaan). Inilah semangat yang hidup di desa-desa kita, sejak zaman dahulu kala. Bung Hatta pernah membahas hal ini panjang lebar dalam salah satu karyanya berjudul Demokrasi Kita.

Dan inilah pula yang coba untuk dihidupkan kembali melalui diskursus yang ada dalam buku ini. Melalui demokrasi desa yang diuraikan dalam salah satu sub-bab di buku ini "Mencoblos Murah Meriah", kita bisa menghasilkan, salah satunya: sistem pemilu yang murah dan berkualitas.

Murah dan berkualitas, dua kata kunci yang saling berkorelasi. Sebab, pemilu yang berbiaya mahal, apalagi anggarannya disuplai oleh jaringan oligarki, akan membawa kita pada tumbuh suburnya demokrasi transaksional seperti sebutkan di atas. Ditambah masih banyak masyarakat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka money politic menjadi pilihan yang hampir tak terhindarkan. Sudahlah mahal, kualitas pemimpin yang dihasilkan sangat mengecewakan.

Zaid Nasution dan Harum Marpaung (2015), dua orang penulis yang namanya dikutip dalam buku ini, pernah membuat presentasi berjudul Pemilu Alternatif ala Bung Hatta, berisi usulan yang rinci terkait sistem pemilu, mengambil inspirasi dari Pancasila dan Bung Hatta. Bagaimana mekanismenya dan secara teknis seperti apa, penjelasannya ada di bawah ini:

"Voting (pemungutan suara) bukan diharamkan sama sekali. Tapi, dibatasi hanya di tingkat desa sebagai satuan demokrasi terkecil namun paling penting. Warga memilih seseorang ddu tingkat kampung/dusun/Rukun Warga untuk menjadi dewan perwakilan di tingkat desa. Para anggota dewan desa ini kemudian bermusyawarah memilih di antara mereka untuk mewakili di tingkat kabupaten. Selanjutnya, mereka bermusyawarah menentukan wakil di antara mereka untuk menjadi wakil di tingkat provinsi. Dan akhirnya, dewan provinsi memilih wakil tingkat nasional. Pejabat eksekutif masing-masing tingkat (lurah, bupati, gubernur, presiden) dipilih oleh dewan perwakilan yang setara." (Hlm. 357-358).

Materi presentasi itu ada dan bisa Anda telusuri sendiri lewat Google. Walaupun semua hal yang kita bahas di atas tak serta merta bisa diterapkan, tetapi gagasan ini menarik untuk kita jadikan bahan diskursus.

Agar semakin dekat dengan demokrasi yang autentik tersebut, buku ini juga menawarkan solusi terkait bentuk pemerintahan, yakni agar kembali seperti zaman RIS: sistem federal. Sutan Sjahrir dan Mohammad Hatta se-pemikiran dalam hal ini. Alasan utamanya: otonomi seluas-luasnya. Lagi-lagi, sepakat dengan masukan ini.

Sebenarnya sejak awal Reformasi 98, semangat untuk kembali ke sistem federal itu sudah digaungkan oleh beberapa tokoh, saya sebut dua nama: YB. Mangunwijaya dan Arief Budiman. Saya belum lama membaca wawancara mereka terkait hal ini.

Lantas apa bedanya dengan otonomi daerah? Otonomi daerah yang ada saat ini tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan pusat. Buku ini menyebutnya sebagai otonomi semu: "Antara lain karena tidak ada otonomi keuangan daerah. Daerah menjadi kungkungan pusat, sementara kewenangan dan aspirasinya kurang didengarkan. Pada masa Presiden Jokowi, kewenangan daerah bahkan dikurangi lewat UU Cipta Kerja (Omnibus Law)." (Hlm. 375).

Dalam bidang ekonomi misal, sebagai bupati atau gubernur, Anda tak mungkin bisa menjalin kerjasama dengan investor dari luar negeri tanpa se-izin dari pusat. Padahal di negara-negara bagian seperti Amerika Serikat, kebijakan itu dimungkinkan. Hanya dalam dua kebijakan negara bagian tak mungkin tak sama dengan induk pusat: militer dan kebijakan luar negeri. Penjelasan tersebut tak saya dapatkan dari buku ini, melainkan dari buku lain yang berisi wawancara dengan Arief Budiman.

Kenapa federalisme menjadi sebuah keniscayaan, setidaknya menurut buku ini, dan menurut saya pribadi? Sebab negara ini terlampau luas bila hanya dikendalikan oleh Jakarta. Orang Aceh punya keinginan sendiri dalam membangun daerahnya. Apalagi Papua, jelas, tidak mungkin sama.

"Tidak cuma Aceh dan Papua, semua daerah di Indonesia pada dasarnya memiliki kekhususan dan aspirasi berbeda, sehingga harus diatur dengan cara-cara khusus pula. Dan itulah hakikat federalisme. Biarlah orang Kalimantan mengurus dirinya sendiri. Begitu pula Papua, Sumatera, dan Sulawesi. Biarlah mereka memutuskan apa yang baik bagi mereka, dan kemajuan seperti apa yang akan kita capai. Tidak semua kemajuan hanya bersifat ekonomi dan bisa diwakili oleh rimba beton yang menggantikan hutan belantara." (Hlm. 376).

Buku ini juga membahas tentang adanya partai lokal, yang ternyata hanya ada di Aceh sebagai hasil dari Perjanjian Helsinski yang mengakhiri konflik GAM dan Pemerintahan Republik Indonesia. Manfaat partai ini ternyata sangat besar dalam menampung aspirasi masyarakat lokal. Silakan Anda baca sendiri, saya tidak akan menguraikan di sini. Saya hanya ingin menegaskan, keberadaan partai lokal itu sangat dimungkinkan di negara dengan sistem federal.

Mungkin ada yang bertanya-tanya, jika sistem negara federal itu lebih baik, lantas kenapa dulu kita berganti menjadi negara kesatuan (NKRI)? Jawabannya harus kita sesuaikan dengan konteks zamannya. Negara federal kita ketika itu sebagian besar adalah hasil bentukan Belanda pada zaman revolusi. Dan memang itu cara yang ampuh digunakan oleh pemerintah kolonial untuk memecah belah negara yang baru merdeka ini. Sehingga paska KMB (1949) dan terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS), atas inisiatif Mohammad Natsir melalui Mosi Integral-nya, RIS berubah menjadi NKRI.

Sementara sekarang, apa kendalanya bila kita kembali ke sistem federal? Kita tidak lagi mengalami penjajahan dan penindasan bangsa asing. Justru dengan konsep kesatuan seperti sekarang ini, kita sangat berpotensi untuk "dijajah" dan "dieksploitasi" oleh bangsa sendiri.

Terkait kekhawatiran akan terjadinya disintegrasi, buku sudah menyiapkan jawabannya, demikian: "Luasnya wilayah dan keragaman suku yang terpecah-pecah dipisahkan oleh laut memang rawan disintegrasi dan separatisme. Tapi, sejarah pemberontakan Permesta di masa lalu dan Gerakan Aceh Merdeka di masa kontemporer menunjukakan bahwa separatisme dipicu oleh ketidakadilan serta kurangnya otonomi yang mewadahi aspirasi lokal. Konsep federasi justru merupakan cara untuk mencegah separatisme, seperti sudah ditunjukkan lewat otonomi khusus Aceh. Banyak orang akan senang bergabung dalam Indonesia yang adil dan mampu mendengar aspirasi warganya yang beragam." (Hlm. 376).

Demikianlah. Saya akhiri catatan ini dengan mengutip dua paragraf dari salah satu sub-bab "Demokrasi Bukan Pesta", demikian:

"Demokrasi memang tidak cuma tentang pemilu. Jika kita mau menilai apakah sebuah sistem masyarakat itu demokratis atau tidak, ukurannya adalah seberapa kuat partisipasi masyarakat, musyawarah (deliberasi), kebebasan berpendapat, penguatan pers yang independen, supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, serta integritas di kalangan ilmuwan dan alim ulama."

"Bahkan itu saja belum cukup. Di samping demokrasi politik, Bung Hatta menekankan pula pentingnya demokrasi ekonomi untuk mencapai keadilan sosial. Salah satunya lewat koperasi. Koperasi yang benar harus dikelola secara demokratis dan partisipatif, menjadikannya lembaga terkecil tempat kita bisa menyemai prinsip-prinsip demokrasi politik maupun ekonomi dari bawah. Jadi, kita pun bisa membangun koperasi yang bagus sebagai cara meningkatkan kualitas demokrasi di luar saluran pemilu." (Hlm. 353-354).

***

Sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita elaborasi dan diskusikan dari buku prolegomena ini. Tapi biarlah catatan dari saya ini pun menjadi semacam "prolegomena kecil" agar Anda membaca langsung bukunya.

Selamat membaca. Dari semua buku yang sudah saya baca sepanjang tahun ini, saya memasukkan buku ini sebagai one of the most recommended book of the year (tebal halaman: 448+xii).

Salam.

Iwan Mariono

Sukabumi, 23 Oktober 2025

Sungguh tak terbayang bila ini terjadi di Indonesia. Semarah-marahnya rakyat kepada pejabat negara, maksimal mereka merusak rumah (papan), dan menjarah isinya (pangan). Tetapi tak sampai melepaskan satu-satunya yang tersisa yakni pakaian (sandang). 

Sandang-pangan-papan itu sudah (dan harus) sesuai urutannya. Tidak boleh tertukar. Orang boleh tidak punya rumah, asalkan dia masih bisa makan. Bahkan tak makan pun tak masalah, asal masih mengenakan pakaian. Sebab pakaian adalah simbol kehormatan (kalau tak percaya silakan berdiri di tengah jalan dan copot pakaianmu, maka seketika itu hilanglah martabatmu sebagai manusia).

Tentu ada sesuatu yang sudah melampaui batas kalau amukan massa sampai pada tahap demikian. Bahwa NEPAL yang selama ini dijadikan akronim dari Never Ending Peace And Love, ternyata bisa semarah ini rakyatnya.

Bersyukurlah jadi pejabat di Indonesia, sebab rakyatnya jauh lebih sabar menghadapi kesengsaraan hidupnya. Dan tak sampai mencederai martabat pejabatnya.

Akhir-akhir ini, saya mulai merasakan pentingnya pendidikan politik di sekolah-sekolah, khususnya sekolah menengah. Ini tidak untuk membuat anak-anak itu kelak menjadi politikus, bahkan yang kuliah di jurusan politik tidak otomatis menjadi politisi. Tetapi untuk membuat mereka sadar dan bisa membedakan, mana politikus yang sejati dan yang abal-abal.

Disadari atau tidak, kehidupan kita semua tak pernah lepas dari pengaruh kebijakan politik. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat itu satu hal. Sedangkan membuat rakyat melek politik adalah hal lain. Akan tetapi keduanya saling berhubungan erat. Jika anak-anak tak pernah belajar tentang pentingnya kesadaran politik, jangan heran bila mereka jadi apatis bahkan alergi terhadapnya.

Maka jangan heran pula, jika panggung politik kita didominasi oleh orang-orang yang tak punya kapasitas. Bahkan diisi oleh para bandit.

Dimulai dari mana? Mulailah dari pelajaran sejarah. Misalnya begini. Jika sejak SD sampai SMP kita hanya mengenal Sukarno dan Hatta sebagai pahlawan nasional. Maka ketika SMA kita perlu beranjak untuk tahu lebih jauh, apa yang menjadi pikiran Sukarno dan apa yang menjadi pikiran Hatta. Lantas di mana perbedaan pandangan politik antara keduanya yang notabene sama-sama nasionalis. Selanjutnya penting untuk diketahui bagaimana mereka memandang suatu negara merdeka, dan di atas dasar apa kita membentuk negara tersebut.

Ini yang tidak pernah kita dapatkan di bangku sekolah bukan? Saya justru mendapatkannya secara otodidak dengan membaca langsung karya-karya mereka. Jika sesama nasionalis saja bisa terdapat perbedaan pandangan yang tajam, jangan heran dengan antar ideologi lain. Otomatis anak-anak ini juga perlu mengetahui ideologi apa saja yang berkembang di abad ke-20 itu.

Sekadar refleksi bahwa kesadaran politik saya benar-benar terbuka setelah saya membaca (secara terpisah) perdebatan antara Sukarno dan Mohammad Natsir di tahun 1930-an terkait dasar negara bila Indonesia kelak merdeka. Arsip perdebatan itu bisa kita didapatkan dalam himpunan masing-masing karya mereka: Sukarno dalam buku "Di Bawah Bendera Revolusi" (jilid I), dan Mohammad Natsir dalam "Capita Selecta". Dan kesadaran itu semakin terbuka setelah saya baca dua buku Tan Malaka, "Madilog" dan "Dari Penjara ke Penjara".

Saya tidak akan menjabarkannya secara rinci di sini, kecuali bila kelak tulisan ini akan dikembangkan menjadi sebuah buku.

Yang jelas, buat saya, anak sekolah menengah perlu untuk mempelajari dan mengetahui tiga ideologi besar ini secara mendasar. Agar kelak ketika sudah dewasa, mereka tidak gagap dan gampang dipermainkan sentimennya oleh elit politik yang sedang berkuasa. Sebab itulah yang terjadi saat ini, buta politik membawa manusia Indonesia kepada buta sejarah. Sehingga dalam menilai figur, mereka tak bisa membedakan antara emas dan tembaga, antara tembaga dan besi tua.

Dalam tulisan ini, saya tidak akan menggunakan pandangan subyektif saya untuk menilai mana yang lebih di antara keempat tokoh yang kita jadikan sebagai contoh di atas. Melalui tulisan ini saya hanya ingin menegaskan bahwa: mereka berempat (Sukarno, Hatta, Tan Malaka, dan Natsir) adalah figur emas dalam kehidupan politik Indonesia. Mereka punya kesadaran penuh dalam bernegara dan tahu alat perjuangan apa yang mereka gunakan untuk menegakkan negara Indonesia merdeka.

Sekarang coba bandingkan dengan kondisi kita saat ini. Apakah ketua-ketua (apalagi anggota-anggotanya) partai paham ideologi partainya sendiri? Tidak bisa hanya paham alat perjuangan politiknya sendiri, bahkan ia juga mesti paham alat perjuangan politik dari partai-partai yang lain.

Sampai di sini saya ragu. Coba tanya kepada ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) misal, apakah ia paham ideologi partainya sendiri? Juga kepada ketua dan anggota partai lain? Jika tidak, jangan heran jika partai politik kita kiwari tidak berjuang untuk kepentingan rakyat, melainkan sekadar untuk kepentingan kelompok partainya semata. Mereka berjuang hanya untuk pragmatisme jabatan, bukan untuk kepentingan umat manusia.

Sampai di sini semoga Anda paham, bahwa apa pun ideologi yang kita pilih dalam bernegara, tidak boleh melenceng dari tujuan utamanya yakni: mencerdaskan kehidupan bangsa. Hanya dengan jalan itu kita bisa mencapai kesejahteraan hidup di dunia. Syukur-syukur di akhirat.

Mungkin di sinilah letak pentingnya pendidikan politik buat anak sekolah. Bahwa idealisme seperti ini perlu ditanamkan kepada mereka sejak dini. Agar kelak lahir generasi yang terdidik dan tercerahkan:

(1) Bila mereka ditakdirkan menjadi politisi akan menjadi politisi yang baik, dan bekerja untuk kepentingan rakyat; (2) jika pun mereka tak jadi politisi, setidaknya mereka tidak dijadikan sebagai alat pembodohan oleh segelintir elit.[]

Iwan Mariono
Sukabumi, 31 Agustus 2025

Setelah sekian lama tak berjumpa dengan Pak Kunto lewat karya-karyanya. Hari ini saya kedatangan buku yang di dalamnya ada tulisan beliau. 

Kuntowijoyo tak pernah lelah mengingatkan pembacanya, bahwa Pancasila tidak harus selalu dilihat dari sudut pandang politik. Ketika deideologisasi terjadi pada 1985 dengan diberlakukannya Asas Tunggal Pancasila, umat Islam justru mengalami kemajuan dalam kebudayaan. 

Kata Pak Kunto: "Tidak ada yang mengkhawatirkan dengan deideologisasi. Sebaliknya, dalam satu dasawarsa saja telah terjadi perkembangan luar biasa di lingkungan umat. Perkembangan itu ialah: (1) munculnya Islam sebagai ilmu, dan (2) munculnya Islam inklusif." 

Jadi, tak ada yang perlu dikhawatirkan bila Islam dalam hubungannya dengan Pancasila harus mengalami deideologisasi. Sebab deideologisasi tidak sama dengan de-Islamisasi. 

Lebih tegas lagi Pak Kunto menyatakan: 

"Deideologisasi bukanlah de-Islamisasi. Umat harus dapat mengambil hikmahnya dengan ngelmu begja, serba beruntung, "kanan kiri OK". Umat beruntung karena dengan melepas ideologi Islam, ia dapat mengembangkan sayapnya ke segala arah, ke mana pun boleh tanpa cacat-agama (PPP, Golkar, PDI). Umat beruntung karena Islam tidak menjadi tutuhan dengan terjadinya banyak aib nasional (kesenjangan, kolusi, korupsi, monopoli, nepotisme, otoritarianisme). Umat beruntung karena tanpa beban nasional ia dapat melalukan amar makruf nahi munkar. Umat beruntung karena apa pun yang terjadi di percaturan internasional (seperti OKI), Indonesia tetap diperhitungkan sebagai negeri Islam." 

Saya sepakat dengan pernyataan Pak Kunto ini, bukan berarti kita ingin menafikan perjuangan politik, melainkan umat juga harus tahu bahwa kebangkitan Islam tidak semata dilihat hanya dari satu aspek saja. Sebab tak dimungkiri diskursus kita hari ini (terutama di media sosial) lebih didominasi oleh Islam dari sudut pandang politik (kekuasaan). 

"Islam dapat secara implisit menjadi substansi kekuatan politik, tanpa kekuatan itu harus secara eksplisit mencantumkan Islam dalam AD/ART-nya," tegas Pak Kunto.